Jokowi dan Dinamisnya Politik

Ada satu pernyataan yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Dalam dunia politik, yang kekal bukanlah siapa yang baik dan yang jahat, melainkan kekuasaan. Pada dasarnya, politik itu dinamis. Siapa yang dianggap sebagai kawan, bisa menjadi lawan keesokan harinya. Begitu juga dengan pihak yang dulunya musuh, lalu menjadi sekutu. 

Bukanlah berlebihan jika orang menyebut politik sebagai hal yang kotor sebab baik buruknya suatu tindakan ditentukan dari pandangannya terhadap proses menuju kekuasaan. 

Bukti dari kedinamisan politik telah tercatat sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang. Kita bisa melihat bagaimana misi mencari kekuasaan merajut sejarah di bumi. Saat ini, kedinamisan politik dapat kita lihat dari satu orang tokoh bernama Pak Joko Widodo (Jokowi), yang tak lain merupakan presiden Indonesia saat ini.

Tahun 2014. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan turun dari kursi kepresidenan setelah dua periode menjabat. PDIP sedang berpikir untuk mempersiapkan calon presiden. 

Pada saat itu, nama yang diusung PDIP adalah Megawati, yang merupakan ketua umum dari partai banteng itu. Tiba-tiba, muncul satu nama yang menjadi tandingan dari Megawati dalam penentuan calon presiden. Nama yang dimaksud adalah Jokowi, mantan walikota Surakarta (solo) yang saat itu merupakan gubernur DKI Jakarta. 

Merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Alhamid dan Permana (2018), terjadi perdebatan di dalam kalangan PDIP. Meskipun merupakan anggota dari PDIP, Jokowi dianggap sebagai outsider karena bukan bagian dari elit PDIP. 

Pada akhirnya, Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres karena faktor popularitas dan hasil survei Jokowi yang lebih tinggi dibanding Megawati. Meskipun sudah ada pengalaman di pemerintahan, Megawati menilai Jokowi belum ada persiapan di politik nasional sehingga posisi calon wakil presiden diberikan pada Jusuf Kalla, seorang politisi senior yang sudah pernah menjadi wakil presiden SBY periode pertama.

Berbeda dengan dua pemilu sebelumnya (2004 dan 2009), pemilu di tahun 2014 hanya diikuti dua calon. Lawan dari Jokowi adalah Prabowo Subianto, seorang jenderal yang juga merupakan menantu dari Soeharto, presiden kedua Indonesia.  

Jokowi memiliki keunggulan dari dukungan orang-orang yang anti-Prabowo. Hal utama yang menjadi alasan mengapa banyak orang menolak Prabowo adalah soal dugaan pelanggaran HAM seperti dugaan keterlibatan pada penculikan dan hilangnya aktivis 98 serta dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste. Hingga artikel ini ditulis, masih belum jelas apakah Prabowo terlibat dalam pelanggaran HAM karena belum ada persidangannya. 

Pada sisi lain, Jokowi juga dinilai tidak pantas menjadi presiden dengan alasan yang berkisar dari tampangnya yang kecil dan kurus, isu pencitraan, serta pandangan Jokowi hanya akan menjadi boneka Megawati. Setelah melakukan debat di televisi dan kampanye, pemilu dilaksanakan. Jokowi keluar sebagai pemenang dengan jumlah suara sekitar 53%.

Seperti yang sudah disebut di bagian awal, terjadi perpindahan kubu dan tokoh. Partai-partai politik yang sebelumnya di koalisi Prabowo, seperti PPP dan Golkar, berpindah ke koalisi Jokowi. Begitu juga dengan para tokoh politik. Ada yang bergabung dengan kubu Jokowi dan ada juga yang berpaling. Salah satunya dari tokoh-tokoh tersebut dan untuk saat ini, mungkin yang paling diketahui adalah Anies Baswedan, salah satu anggota tim sukses Jokowi yang menjadi menteri pendidikan selama dua tahun (2014-2016).