Kebijakan Energi dan Pertahanan Jerman

Jerman memiliki kebijakan energi yang dikenal dengan nama Energiewende atau "perubahan energi" dalam bahasa Indonesia. (Maulana, Khainur Rifky (2020). Trasnsisi Energi Jerman Melalui Kebijakan Energiewende Tahun 2011-2017. 

Thesis Universitas Brawijaya) dalam thesisnya menyebutkan Kebijakan Jerman yang disebut sebagai Energiewende memiliki target untuk menggunakan sumber daya energi terbarukan sekitar 80-90% pada tahun 2050. 

Jerman telah melakukan upaya dalam proses transisi energi dengan menon-aktifkan beberapa sektor nuklir dan berupaya mengurangi penggunaan bahan bakar batu bara untuk mengurangi produksi gas karbon dan gas rumah kaca. 

Sedangkan menurut (Lumbangaol, Joel Kaperius. 2019. Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive Uni Eropa di Jerman Melalui Program Energiewende Tahun 2014-2016) mengatakan Energiewende dapat dilihat sebagai serangkaian undang-undang Federal Jerman yang berfokus untuk mengubah sistem energi Jerman menjadi energi terbarukan. 

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan energi terbarukan, Pemerintah Jerman telah menerapkannya melalui program energiewende yang dilakukan Pemerintah Jerman adalah membangun energi listrik melalui wind energy, solar power, geothermal energy dan bioenergy.

Namun, kebijakan Energiewende juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, ada biaya yang terkait dengan peralihan ke energi terbarukan yang lebih mahal daripada energi fosil konvensional. 

Ini berarti bahwa konsumen Jerman harus membayar harga yang lebih tinggi untuk listrik. Kedua, terdapat tantangan infrastruktur yang signifikan, termasuk membangun jaringan listrik yang dapat menangani pasokan energi yang tidak teratur dari sumber energi terbarukan. 

Terakhir, terdapat kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan energi pada saat-saat tertentu jika sumber energi terbarukan tidak memadai.

Selain kebijakan energi, Jerman juga memiliki kebijakan pertahanan yang signifikan. Sejak reunifikasi Jerman pada tahun 1990, anggaran pertahanan negara telah tumbuh secara bertahap dan sekarang menjadi salah satu yang terbesar di Eropa. Pada Feb 2022, Jerman memutuskan anggaran pertahanan mereka mulai tahun ini sebesar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekita 100 miliar Euro. Keputusan Jerman itu dipandang sebagai langkah drastis dan perubahan arah kebijakan yang signifikan dalam kebijakan keamanan Eropa. Meskipun Jerman tidak memiliki niat untuk menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik secara agresif, negara tersebut memiliki komitmen untuk mendukung negara-negara mitra NATO dan berpartisipasi dalam operasi internasional yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jerman memiliki beberapa kebijakan pertahanan yang penting, seperti Pasukan Pertahanan Federal (Bundeswehr) untuk mempertahankan negara dan membantu dalam operasi kemanusiaan dan perdamaian di seluruh dunia. Bundeswehr terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kebijakan yang ketat dalam perdagangan senjata dan mempertimbangkan kriteria etis dan keamanan sebelum menjual senjata ke negara lain. Kebijakan luar negeri yang aktif dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan demokrasi di seluruh dunia. Jerman juga terlibat dalam membantu menyelesaikan konflik dan mempromosikan pembangunan ekonomi di negara-negara yang terkena dampak konflik. Jerman memiliki agen intelijen yang bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang ancaman terhadap keamanan negara. Jerman juga memiliki Agensi ini bekerja sama dengan agen intelijen di negara-negara lain untuk mempertahankan keamanan global.

Kebijakan pertahanan Jerman mencerminkan komitmen mereka untuk mempertahankan keamanan negara dan berkontribusi pada keamanan global. Meskipun Jerman tidak memiliki tujuan untuk menjadi kekuatan militer yang dominan, mereka terus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menghadapi ancaman keamanan global.