20 Oktober setahun yang lalu, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 - 2024 dalam Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi menjalani periode keduanya sebagai pemimpin tertinggi di republik ini, bersama dengan wakilnya yang baru yakni Maruf Amin.
Belum berjalan satu tahun roda pemerintahan sejak keduanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, tantangan besar sudah muncul ketika pandemi covid-19 terkonfirmasi terjadi di Indonesia. Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf benar-benar mendapat ujian besar bak hantaman badai besar pada kapal yang mulai berlayar.
Pandemi covid-19 memang datang tak pernah diduga oleh siapapun juga. Visi Pemerintahan yang baru, terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong harus dikejar seiring dengan upaya penanganan pandemi covid-19 yang masih mencari PR besar hingga hari ini.
Kini setelah 1 tahun roda pemerintahan itu dijalankan, semua orang mengingat janji-janji kampanye yang terlanjur disampaikan. Lalu, apakah bijaksana untuk menagih janji-janji politik itu di saat pemerintah masih berjibaku menghadang dan mengendalikan pandemi yang terjadi?
Tentu saja tidak ada yang salah dengan menagih janji-janji tersebut. Saya pikir pemerintah juga tetap terbuka dengan semua kritikan yang sifatnya membangun. Justru disitulah kedewasaan pemimpin akan terlihat.
Namun tentu saja tujuan dari kritikan itu tidak mengandung maksud-maksud tersembunyi. Apalagi dijadikan serangan politik untuk menjatuhkan dan mengambil kesempatan untuk menuai simpati untuk kepentingan pribadi dan menimbulkan perpecahan.
Perkembangan Pandemi Covid-19 di Indonesia
Mengacu data Worldometers, kasus virus corona di seluruh dunia saat ini sudah mencapai 41,042,579 kasus. Tak kurang dari 1,129,591 kasus kematian telah tercatat hingga 21 Oktober 2020.
Di Indonesia, laporan kasus virus corona tercatat sebanyak 368,842. Total kasus kematian mencapai 12,734 jiwa. Sebanyak 293,653 telah dinyatakan sembuh, dan sebanyak 62,455 orang hingga hari ini masih berjuang untuk sembuh.
Penambahan kasus barun per hari masih sangat tinggi. Pada hari selasa (20/20/2020) lalu, masih terjadi penambahan 3.602 kasus baru dan penambahan angka kematian sejumlah 117 kasus.
Angka ini belum termasuk orang-orang yang tidak tercatat dalam data tracing dan testing. Bisa jadi jumlah sebenarnya jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.
Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat. Kehidupan sosial dan ekonomi juga terdampak karenanya.
Hingga hari ini, sebagian besar sekolah masih ditutup untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Aktivitas sosial di tempat umum, termasuk di rumah ibadah masih dibatasi untuk menghentikan laju penambahan kasus positif covid-19.
Tak terkecuali sektor ekonomi yang turut terdampak besar akibat pandemi yang terjadi. Tak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan secara ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, pengurangan gaji atau upah akibat produktivitas menurun atau usaha yang dikelola tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Pemerintah sesungguhnya telah mengupayakan sejumlah kebijakan dalam hal ini. Sejumlah program bantuan digulirkan untuk menolong masyarakat yang terdampak baik bantuan langsung maupun dalam rangka menggerakkan perekomian di tengah masyarakat melalui sejumlah stimulus usaha.
Namun panjangnya waktu terjadinya pandemi ini turut membuat usaha-usaha ini masih terus menjadi jalan panjang. Resesi ekonomi yang sudah di depan mata, akan membuat PR besar ini makin sulit dikerjakan.
Pandemi Covid-19 dan UU Cipta Kerja
Selain berbagai upaya yang dilakukan di atas, Pemerintah juga baru saja mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja yang banyak menuai kontroversi. Hingga kini pun sejumlah protes dan unjuk rasa masih terjadi terkait UU ini.
Pemerintah pun kembali dihantam badai terkait UU ini. Belum tuntas soal pengendalian pandemi yang terjadi, kini Pemerintah menghadapi krisis kepercayaan dari berbagai elemen masyarkat, utamanya dari sektor pekerja atau buruh.
Kehadiran UU Cipta Kerja ini dinilai banyak pihak akan sangat merugikan pekerja, dan justru berpihak pada para pemilik modal. Pemerintah seperti berada di persimpangan, antara fokus menciptakan lapangan kerja baru yang banyak hilang akibat pandemi dengan keberpihakan pada masyarakat sebagai pekerja.
UU Cipta Kerja ini sesungguhnya bagian dari upaya pencapaian visi Pemerintah untuk membangun struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Sejumlah pabrik baru dikabarkan akan dibuka di beberapa kawasan industri.
Pemerintah menginformasikan bahwa perusahaan mobil listrik Tesla dikabarkan akan membangun pabrik baterai di Batang, Jawa Tengah. Perusahaan asal Korea Selatan, PT. Sejin Fashion Indonesia juga dikabarkan akan merelokasi pabriknya dari China ke Pati, Jawa Tengah. Serta kabar beberapa rencana relokasi pabrik lainnya.
Jika kabar ini demikian adanya, harus diakui ini merupakan kinerja positif yang dicapai Pemerintah untuk menumbuhkan iklim investasi yang subur demi terciptanya lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi. Namun, perhatian Pemerintah terkait kesejahteraan dan kenyamanan pekerja lokal harus tetap diupayakan dengan baik.
Pemerintah harus tetap konsen untuk keduanya, yaitu penanganan pandemi covid-19 dengan serius dan pemulihan ekonomi dengan cepat. Dua hal yang bukan dituntut untuk menjadikan salah satunya prioritas namun mengabaikan hal lain.
Memandang keduanya sebagai prioritas kerja tentu membutuhkan semangat gotong royong sebagaimana visi yang telah dirumuskan oleh Pemerintah. Jajaran menteri dalam kabinet Indonesia Maju harus bekerja out of the box atau bahkan no box.
Harus ada sinergi yang makin tinggi antar kementerian. Tidak boleh ada yang mencari peluang untuk keuntungan diri sendiri di atas kepentingan masyarakat dan negara. Jika masih ada yang belum siap bersinergi dengan lebih baik, perlu dilakukan evaluasi agar kesatuan gerak langkah dapat terjadi untuk pencapaian harapan bersama.
Dan tentu saja, upaya pemerintah tidak akan bisa sepenuhnya terlaksana tanpa peran serta masyarakat di tingkat akar rumput. Jika pandemi terus berlanjut tanpa terkendali, akan terus menjadi tantangan besar untuk menuju Indonesia yang bebas dari virus corona.
Masyarakat harus berupaya dengan sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk memutus rantai penularan covid-19. Jika masyarakat sehat akan sangat berkontribusi memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi yang dihantam badai covid-19.
Kembali soal harapan dan menagih janji-janji politik Pemerintah, tentu tidak salah jika setiap elemen bangsa menyampaikan hal ini. Namun tentu saja harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan saling membangun agar cita-cita kita menuju Indonesia Maju dapat kita gapai bersama.
Selamat melanjutkan roda pemerintah untuk Jokowi Maruf. Harapan besar kami titipkan pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Pemimpin kami.
