Mohon tunggu...
Zahrotul Mujahidah
Zahrotul Mujahidah Mohon Tunggu... Guru - Jika ada orang yang merasa baik, biarlah aku merasa menjadi manusia yang sebaliknya, agar aku tak terlena dan bisa mawas diri atas keburukanku

Guru SDM Branjang (Juli 2005-April 2022), SDN Karanganom II (Mei 2022-sekarang) Blog: zahrotulmujahidah.blogspot.com, joraazzashifa.wordpress.com

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Ini PR Pemerintah Jokowi dan Ma'ruf Amin di Dunia Pendidikan

30 Juni 2019   21:36 Diperbarui: 8 Juli 2019   05:12 81
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Pilpres, pilleg sudah berakhir. Hasil sudah dapat dipastikan siapa yang akan memimpin negeri ini selama 5 tahun mendatang. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa memikirkan pembangunan agar lebih maju. 

Berkaitan dengan pemerintahan yang baru meskipun presidennya tetap Joko Widodo, didampingi KH Maruf Amin, dunia pendidikan sangat berharap banyak bisa lebih maju. 

Ada beberapa hal yang saya kira menjadi PR besar bagi pemerintah baru ini, terutama dunia pendidikan. 

Perbaiki sistem PPDB

PPDB untuk tingkat SMP akan dilaksanakan mulai besok selama dua hari dengan cara online. Dari saudara saya, ada yang menanyakan bagaimana cara PPDB ke saya. Dia minta saya menanyakan ke suami, kalau di akun muncul angka 3 itu artinya apa. 

Ternyata yang tanya itu temannya saudara yang putranya mau mendaftar di SMP yang bisa saya katakan sebagai sekolah impian para siswa, jika saya tak boleh mengatakan sekolah favorit. 

Teman saudara saya sudah bingung duluan. Dan suami saya yang kebetulan juga mendapatkan pengarahan pada hari Minggu lalu, tak bisa menjawab pertanyaan itu karena itu hanya bisa diketahui jika membuka akun siswa yang bersangkutan. 

Itu keribetan dari sisi teknis. Belum lagi prosentase siswa yang diterima dalam PPDB sepertinya juga harus dikaji ulang. Karena pada juknis terakhir prosentase 80% untuk zonasi dinilai masih terlalu tinggi.

Dan lagi, lebih baik lagi jika nilai perolehan di SD atau SMP juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan diterima tidaknya seorang siswa di sebuah sekolah.

Bagaimana pun capaian siswa tersebut harus diapresiasi agar siswa di kelas bawahnya tidak malas belajar. Saya khawatirnya jika siswa kelas di bawahnya berpikir tak mau belajar karena nilai berapa pun bisa memilih sekolah impiannya. Gurulah yang pertama kali kalang kabut,  disusul pemangku kebijakan serta orangtua siswa. 

Jadi pemerintah benar-benar harus menyerap aspirasi siswa. Mereka adalah aset bangsa yang harus dilayani dengan sebaik mungkin. Jangan sampai mereka drop duluan karena sistem zonasi tersebut. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun