Konstitusi sangat jelas menitahkan: Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna yang mutlak, tidak butuh ditafsirkan, mungkin perlu elastisitas saat menegakkan perintah suci konstitusi ini.
Lantas, setelah merdeka selama72 tahun, kenapa belum ada rezim pemerintahan yang berani tegak berdiri menghunus pedang menegakkan perintah konstitusi ini?
Paling kontradiktif adalah, mengapa wilayah-wilayah tambang, wilayah-wilayah perkebunan, selalu menjadi kantong-kantong kemiskinan dan pusat-pusat persengketaan? Setelah gas alam di Aceh habis tersedot, seperti apa kemakmuran yang sudah terwujud disana? Nehi… kata orang India.
Hei, kawan, jangan kau bilang tidak ada yang berani berdiri tegak menghunus pedang untuk menegakkan perintah suci konstitusi, orang seperti itu banyak kawan. Kau betul, tetapi keberanian mereka bukan untuk “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tetapi untuk sebesar-besarnya kemakmuran kroni. Skandal papa minta saham menjadi bukti sahih yang tidak terbantahkan oleh siapapun. Skandal istri minta saham, ponakan minta saham, saudara jauh minta saham, adik tiri minta saham, istri siri minta saham, sesungguhnya banyak hanya belum diungkap atau belum terungkap atau sengaja tidak diungkap.
Dan, itulah sebabnya, menegakkan perintah suci konstitusi itu, tantangan terbesar bukan dari asing bukan dari aseng bukan dari imperialis bukan dari kapitalis dan bukan dari komunis, tetapi dari dalam negeri sendiri, dari orang-orang bangsa sendiri, dari warga Negara sendiri, dari aparat birokrasi sendiri, dari wakil rakyat itu sendiri, dari pengusaha dan investor dalam negeri sendiri, itu sumber tantangan paling besar, paling sulit, dan paling kontinu.
Alasan paling kuat adalah :”terganggunya kepentingan sekelompok atau segerombolan manusia bejat warga Negara sendiri”.
Ketika Pak Jokowi berkehendak dan berniat baik hendak menegakkan perintah suci konstitusi itu, lihat dan cermati, amati dengan teliti dan detil, komentar paling sadis dan ancaman paling keras justru datang dari warga Negara sendiri, dari wakil rakyat itu sendiri, dari ahli ekonomi dalam negeri sendiri, dari ahli politik dalam negeri sendiri, dari ahli hukum dalam negeri sendiri.
Ancaman paling keras dari PT Freeport hanya “membawa kasus ke badan arbitrase internasional”, ayo kita hadapi. Tetapi ancaman dari dalam negeri justru jauh lebih sadis, “turunkan Jokowi”. Bah …..
Jalan pintas menghadapi Freeport itu mudah. Baik, lakukan sekehendakmu, tetapi hak kami Bangsa Indonesia untuk tidak memperpanjang kontrak pada 2021. Freeport tidak akan bisa melakukan apapun tentang itu.
Tetapi apa yang dihadapi pak Jokowi dari dalam negeri?. Tuduhan pencitraan, sok patentengan, tidak tau diri. Belum ada satupun politikus yang memberikan dukungan kuat secara terbuka, belum ada ahli hukum yang menawarkan diri untuk membantu pemerintah menghadapi badan arbitrase, belum ada satupun wakil rakyat yang memberikan dukungan politik yang nyata. Bahkan politikus senior yang dahulu kala berteriak keras tentang eksploitasi Freeport, kini tiarap dan bungkam tak bersuara, mungkin karena uang dari Freeport telah memenuhi perut dan mulutnya.
Pak Jokowi tampaknya sendirian. Kami, rakyat kecil ini sangat ingin membantu, tetapi apalah daya kami pak, suara kami tidak pernah diliput TV atau Koran.
