Laut China Selatan
Laut China Selatan adalah wilayah perairan yang terletak di sebelah selatan negara China yang memiliki luas sebesar 3.500.000 km2. Laut China Selatan merupakan jantung ekonomi dan dikarenakan banyaknya sumber daya alam yang terkandung didalamnya tak ayal jika wilayah ini merupakan sumber sengketa antara negara China dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Dengan sumber-sumber yang dimilikinya, wilayah ini sering menjadi sasaran sengketa dan pusat ketegangan antara negara-negara yang memperebutkannya. Seringkali yang menjadi aktor eskalasi ketegangan sengketa adalah China, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam
Brunei Darussalam adalah sebuah negara kesultanan di Asia Tenggara yang hanya memiliki luas sekitar 5.765 km persegi. Per tahun 2020, Brunei memiliki populasi sebanyak 460.365 jiwa yang diisi oleh kelompok etnis Melayu (65,7%), Tionghoa (10,3%), dan sisanya merupakan suku-suku lain, seperti suku Kedayan, Tutong, Belait, Bisaya, Dusun serta Murut (24%). Â Dengan luas negara yang hampir sama dengan provinsi Bali, hal ini menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara terkecil nomor 2 di Asia Tenggara setelah Singapura yang hanya memiliki luas sebesar 728,6 km persegi.
Posisi Brunei dalam Sengketa Laut China Selatan
Negara kecil yang terletak di sebelah utara pulau Kalimantan ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia di sebelah selatan, dan Laut Cina Selatan di sebelah utara. Brunei pada awalnya tidak mengklaim apapun terhadap Laut China Selatan, namun Brunei menyatakan haknya atas sepotong lahan yang kurang lebih berukuran persegi di laut yang disengketakan tersebut tak lama setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1984. Brunei mengklaim struktur pulau Louisa Reef, bagian dari kepulauan Spratly, yang mana struktur tersebut juga diperebutkan oleh China dan Vietnam.
Brunei mengklaim Louisa Reef dengan cara memasukkan pulau tersebut ke dalam peta resmi Brunei dan menyatakan bahwa pulau tersebut merupakan landasan kontinental Brunei. Meskipun begitu, sejak klaim sepihak oleh China pada tahun 1992, Brunei tak pernah menunjukkan aktivitas militernya di area tersebut. Brunei lebih memilih untuk menghindari sikap konfrontatif dengan China, dan cenderung tidak membahas sengketa tersebut dengan negara-negara Asia Tenggara.
Padahal, meskipun terlihat sebagai negara kecil jika dibandingkan oleh negara tetangganya, Brunei memiliki power untuk menentang klaim sepihak China. Terbukti pada tahun 2018, Brunei menempati posisi ke-33 dunia dengan pendapatan tertinggi di dunia yang menunjukkan bahwa Brunei memiliki kapabilitas ekonomi yang baik jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Hal ini memantik pertanyaan sebenarnya apa yang ada di pikiran Brunei sehingga ia tidak menentang klaim sepihak China atas Laut China Selatan?
Strategi Brunei dalam Menyikapi Sengketa Laut China Selatan
Berdasarkan teori Balance of Threat, sebuah negara akan melakukan tindakan bandwagoning ketika ada ancaman dari negara lain. Perlu diketahui bahwa bandwagoning merupakan kerjasama atau aliansi yang dilakukan oleh sebuah negara dengan negara yang dianggap sebagai ancaman. Dalam hal ini, Brunei menjalin kerjasama dengan negara yang dianggapnya sebagai negara ancaman yaitu China.
Ketika melakukan bandwagon, sebuah negara dituntut untuk kehendak negara yang menjadi aliansinya. Sehingga ketika Brunei melakukan strategi ini terhadap China, maka China akan menjadi mitra kerjasama yang solid dan cenderung akan bersikap baik dengan Brunei.
