Saat ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menasbihkan diri sebagai penantang koalisi kabinet Indonesia Maju. Selebihnya menjadi partai sekutu pemerintahan dan lainnya menjadi sedikit idealis dengan mendeklarasikan sebagai partai moderat.
Harapan Jokowi mengenai konsep demokrasi gotong royong yang tidak mengenal oposisi perlu mendapat kritikan. Oposisi masih sangat penting dibutuhkan menghindari kekuasaan yang egaliter, diktator, dan otoriter. Oposisi diperlukan dalam demokrasi yang memerlukan fungsi check and balances. Kurangnya koalisi opisisi menurunkan kualitas demokrasi yang sehat. Politik hanya akan dimaknai sebagai kendaraan bagi-bagi kekuasaan.
Namun kehadiran oposisi bukan lantas dijadikan ajang pencitraan mengatasnamakan rakyat. Keberanian PKS tidak terlibat iming-iming koalisi pemerintah tidak lantas menjadi keuntungan pemilu selanjutnya. Kritikus yang cerdas tidak akan memilih partai pendukung dan oposisi tanpa pertimbangan konsekuensi kebijakan. Bahkan ada beberapa kritik pertai oposisi yang terkesan ngawur sebab merasa berada di pihak yang wajib mengkritisi setiap kebijakan.
Berani menjadi oposisi harus cerdas dan bijak menganalisis setiap kebijakan. Tidak sembrono mengkritik tanpa data dan fakta yang jelas. Apalagi agama yang dijadikan narasi berpolitik di negara yang plural. Citra partai dinilai dari kualitas kritik tokoh politiknya. Salah metode akan menjatuhkan kredibilitas partai. Kritikan yang cerdas dan bertetika akan didengarkan baik oleh penguasa dan masyarakat secara umum, kritikan dungu hanya akan menjadi beban pemerintah dan rakyat yang dijadikan tumbal pencitraan.
Era teknologi dan informasi seharusnya lebih gampang menemukan kritikus yang berkualitas daripada kritikus dungu yang hanya bermodal cacian dan umpatan tanpa pemahaman yang cukup. Rendah literasi adalah faktor utama kedunguan kritikus, kebencian politik adalah ciri kedunguan oposisi. Di negara demokrasi, kritikan juga berlaku bagi tukang kritik dan kelompok oposisi.
