Tahapan Pilkada 2018 yang kini masih dalam masa kampanye nampak semakin bergairah dilakukan para kandidat atau pasangan calon (paslon) untuk menarik simpati massa. Komunikasi politik para paslon dengan rakyat sebagai calon pemilih ini berlangsung semakin semarak seperti banyak diberitakan media.
Tidak sedikit di antara mereka melakukan turba (turun ke bawah), mengunjungi beberapa lokasi di wilayahnya --dari yang ada di pusat keramaian kota hingga pelosok bahkan lokasi kumuh pun dikunjungi. Tak terkecuali meninjau lokasi rawan bencana, serta kantong-kantong tempat tinggal warga miskin tak lepas dari ajang kegiatan kampanye paslon selama ini.
Seperti tercatat dalam tahapan Pilkada 2018, bahwa kampanye pasangan calon dan penyebaran bahan kampanye dimulai juga debat publik berlangsung dari 15 Februari hingga 23 Juni. Sedangkan kampanye melalui media massa yaitu 10 sampai 23 Juni 2018, disusul masa tenang dan pembersihan alat peraga pada tanggal 24-26 Juni 2018 Â (https://infopemilu.kpu.go.id).
Sekilas cermatan secara umum, apa yang dilakukan para paslon, entah itu paslon gubernur, bupati, dan walikota beserta tim suksesnya dalam Pilkada serentak 2018 yang tersebar di 171 daerah --terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota di seluruh wilayah Indonesia-- tersebut menunjukkan betapa pentingnya strategi komunikasi untuk meyakinkan rakyat, sekaligus memaparkan sejumlah program yang akan dilakukan bila mana nanti terpilih sesuai visi dan misinya.
Salah satu bagian dari langkah strategi komunikasi di antaranya, para paslon melancarkan kampanye tatap muka sebagi taktik dan trik untuk mendekati massa calon pemilih. Taktik konvensional (kampanye tatap muka) yang sudah berlangsung setiap pemilihan umum berlangsung ini tidak lain sebagai upaya persuasif, ajang pengenalan diri, "seakan" berempati sambil menebar janji-janji untuk memikat rakyat melalui rencana program lima tahun ke depan.
Tidaklah banyak perkembangan, apalagi "kejutan" dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2018 kali ini, tak jauh berbeda dengan lima atau sepuluh tahun lalu di mana hal serupa berlangsung.Â
Topik yang dikemas/diangkat dalam ajang kampanye juga hanya seputaran itu-itu saja, di hampir semua tempat cenderung menyorot isu atau persoalan klasik yaitu memberi harapan kesejahteraan (kesehatan, pendidikan, produktivitas dan penyediaan lapangan kerja, rencana perbaikan fasilitas fisik/infrastruktur dan sejenis) tanpa banyak memberikan cara meraih dan mengatasi kendala, setidaknya bagaimana pemerintah daerah meningkatkan pelayanan dan fasilitasi di kemudian hari.
Pantas pula tentunya bila kita boleh mengevaluasi bahwa kategori penduduk miskin dan tingkat pengangguran hingga saat ini tidak mengalami perubahan secara signifikan. Pilkada yang sudah berkali-kali dilangsungkan sebagai langkah demokratis untuk memilih pemimpin di daerah memang secara prosedural setidaknya sudah memenuhi harapan kita bersama. Namun pertanyaannya, akankah Pilkada hanya sebatas memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, tanpa memikirkan setelahnya?
Yang jelas nampak secara nyata, bahwa dalam Pilkada 2018 ini hanyalah taktik dan trik paslon di hampir semua daerah -- dalam melangsungkan kampanye politiknya. Taktik dan trik turun ke bawah (turba) ini yang menggugah kita untuk mencermati sepak terjang para paslon.
Betapa tidak, mereka yang biasa duduk di singgasana kursi empuk, goyang putar sana-sini, lengkap dandanan berdasi, pakaian, sepatu dan asesoris menempel pada penampilannya yang perlente > secara mendadak dan sontak berubah menjadi sosok sederhana.
Rela duduk bersama para petani di sawah, menyatu dengan kerumunan para pedagang di pasar-pasar tradisional, bertegur sapa/berdialog dengan para tukang becak, buruh, warga miskin -- di mana sebelumnya jarang sekali atau belum pernah mereka jamah.
Bisa jadi ini merupakan sebuah taktik dan trik adaptif seolah senasib dan sependeritaan bersama rakyat yang dikunjungi selama kampanye. Alih-alih mungkin pula mengadopsi pendekatan "blusukan" yang memang menjadi kebiasaan Jokowi dan sudah melekat menjadi karakternya, apalagi beliau sukses semenjak menduduki Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga kini menjadi Presiden RI.
Tak hanya itu, para paslon dalam Pilkada 2018 juga tidak segan berbaur dengan warga yang wilayahnya mengalami musibah, kebanjiran, memasuki lingkungan kumuh (slum area), melepaskan alas kaki dan menyingsing lengan baju, mendatangi mereka sambil memberikan sekadar bantuan.Â
Dan yang kadang agak menggelikan, paslon yang biasa makan di area mall, restoran sambil lobi-lobi di hotel berbintang, tiba-tiba ikut makan atau duduk bersama dan berbaur di warung kelas rakyat.
Setting dialog yang "dikemas partisipatif" telah menjadi tontonan di sana-sini. Perubahan perilaku paslon di masa kampanye demikian semakin menarik manakala kita bandingkan dengan kebiasaan kesehariannya.
Dalam lingkup sosiologi, seringkali gejala ini diformulakan bahwa: S = F (k). Dalam artian, Sikap (S), Fungsi (F), dari kepentingan (k). Seseorang akan bersikap atau berperilaku karena ada kepentingan. Istlah gaulnya: "Pasti ada maunya!"
Namun secara alamiah, ada kalanya paslon perlu kita tengok taktik dan trik berkampanye yang menggunakan "gaya bunglon." Di mana mereka berada, akan selalu menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.Â
Kalau binatang asli bernama bunglon berposes adaptasi dengan mengubah warna kulit (baca: mimikri) sebagai upaya melindungi diri atau mengelabuhi musuhnya. Hal ini pastinya sedikit berbeda dengan taktik dan trik paslon "bergaya bunglon" yang jelas-jelas punya maksud dan tujuan tertentu, di antaranya mendulang suara pemilih sebanyak-banyaknya.
Sebab itulah, dalam memilih kepala daerah dan wakilnya nanti --jangan hanya terbujuk rayu dengan paslon yang "bergaya bunglon", berpenampilan yang sengaja dibuat-buat hanya untuk memikat massa.
 Pilihlah sosok yang memang benar-benar memiliki komitmen dan integritas, layak menjadi tauladan, mampu meningkatkan kualitas layanan birokrasi di daerah, mengikis membengkaknya angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah (lima tahun ke depan) semakin dinamis dan kerkelanjutan.
JM (3-4-2018).
