Mohon tunggu...
Jilal Mardhani
Jilal Mardhani Mohon Tunggu... Administrasi - Pemerhati

“Dalam kehidupan ini, selalu ada hal-hal masa lampau yang perlu kita ikhlaskan kepergiannya.”

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Drama Pencalonan Presiden Indonesia 2019-2024

10 Juli 2018   21:29 Diperbarui: 11 Juli 2018   09:29 1363
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Siapakah calon Wakil Presiden yang diminta Nasdem atau Hanura --- meski sejak beberapa waktu lalu telah menyatakan tekadnya --- untuk mencalonkan Joko Widodo kembali?

Bagaimana pula dengan PKB, PAN, dan lain-lain?

Diantara mereka mungkin ada yang bernafsu mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri. Bukan hanya tak merasa perlu bergandeng tangan dengan PDIP. Tapi justru menantangnya secara berhadap-hadapan.

+++

Banyak pendapat yang berkembang paska Pilkada serentak kemarin. Disinyalir posisi tawar antara Jokowi dan PDIP yang sekarang, telah berkebalikan. Kekalahan telak calon-calon kepala daerah yang diusung PDIP pada kantong-kantong suara strategis Nasional kemarin, menandakan potensi ketergantungan partai berlambang banteng dengan moncong putih itu terhadap sosok Jokowi, jauh lebih besar dibanding sebaliknya.

Jadi, siapakah yang layak dipasangkan PDIP bersama partai lain yang bersedia melengkapi suaranya, untuk menjadi calon Presiden-Wakil Presiden RI 2019-2024?

Menurut saya, sosok wakil yang berangkat dari latar belakang Kepolisian adalah sebuah kekeliruan terbesar. Sejak dipisahkan dari ketiga angkatan bersenjata kita --- Darat, Laut, dan Udara yang kemudian menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) --- masih terlalu banyak agenda reformasi yang belum berproses dengan baik dan semestinya di tubuh lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pelayanan ketertiban masyarakat itu.

Selain berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ditengarai masih subur, banyak pula rekam jejak kinerja institusinya yang memancing kekecewaan publik. Mulai dari 'perseteruan kambuhan' mereka dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang hingga kini tetap menjadi lembaga primadona masyarakat dalam upaya memerangi korupsi. 

Hingga kemampuan kepolisian dalam menuntaskan berbagai kasus yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan --- pejabat KPK yang memulai karirnya justru sebagai anggota korps Bhayangkara --- adalah salah satunya.

Jika keberadaan PDIP sebagai partai pengusung calon kepala daerah pada sejumlah propinsi utama di Jawa dan Sumatera kemarin, terbukti tak mampu mendongkrak suara, maka penempatan sosok wakil untuk mendampingi calon Presiden yang berlatar belakang Kepolisian, saya duga, justru akan menggerus potensi suara yang bersedia memilih mereka. 

Tak lain karena citra negatif yang berkembang terkait keberadaan maupun kinerja korps Bhayangkara tersebut, diduga jauh lebih besar dibanding hal-hal positif yang pernah dan telah diraihnya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun