Kwik Kian Gie, PDI, dan Pemberantasan Korupsi

Kwik Kian Gie memiliki peran penting dalam menggerakkan partai "banteng". Dia menjadi think tank PDI lewat lembaga penelitian dan pengembangannya dan sekaligus menjadi salah satu Ketua DPP PDI.

Dia juga menjadi juru kampanye untuk memperkuat basis massanya dengan merangkul kalangan kelas menengah dan profesional.

Untuk menghadapi Pemilu 1987, Kwik Kian Gie merancang tujuh program kampanye PDI dalam bidang ekonomi, yaitu:

• Pengusaha swasta harus membayar pajak sebagai mana mestinya.
• Pengusaha swasta harus ikut memberikan iuran dalam rangka membentuk asuransi kesejahteraan sosial secara nasional.
• Peningkatan gaji dan upah minimal bagi buruh di pabrik, sebab buruh merupakan tulang punggung di pabrik.
• Pembentukan kartel dilarang, sehingga penentuan harga berjalan dengan wajar.
• Penguasaan suatu rangkaian industri dari hulu ke hilir perlu dilarang.
• Persaingan harus diatur.
• Pembinaan dan penguatan lembaga konsumen, agar bisa terlindung dari ulah pengusaha yang tidak bertanggungjawab.

Program yang disusun oleh Kwik Kian Gie kelihatan sederhana, tetapi pada masa itu (bahkan hingga sekarang), persoalan tersebut menciptakan kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural.

Dalam kampanyenya, PDI juga dengan tegas menolak rencana pemerintah dalam menjual badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, sebagaimana dengan kampanye pada pemilu sebelumnya, PDI menentang korupsi dan nepotisme.

Kwik Kian Gie termasuk sosok yang berani di zaman Orde Baru yang penuh tekanan. Dia bahkan berani melontarkan isu tentang pentingnya kabinet bayangan pada kampanye Pemilu 1987. Hal inilah yang membedakannya dalam kampanye pemilu sebelum Kwik Kian Gie bergabung dengan PDI.

Program yang ditawarkan mampu menarik dukungan massa muda. Pada Pemilu 1987, suara perolehan PDI meningkat sebesar 3 persen dari Pemilu 1982. Salah satu faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah peran Kwik Kian Gie sebagai think thank PDI.

Tampilnya Kwik Kian Gie sebagai intelektual di tubuh PDI membuat partai berlambang kepala banteng semakin profesional.

Pada Pemilu 1992, suara perolehan PDI juga meningkat sebesar 4 persen dari Pemilu 1987. Keberhasilan itu tidak terlepas dari faktor kepemimpinan, antusiasme generasi muda, faktor Bung Karno, dan media massa.

Persoalan Korupsi

Korupsi merupakan isu yang selalu dibawakan pada saat kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah besar yang harus dituntaskan.