Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga bergantung pada komitmen politik, kesiapan regulasi, dukungan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas dan pengguna layanan. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, e-governance di Indonesia diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
