Penyakit Penyebab Tekor, BPJS Kesehatan untuk Siapa?

Dilansir dari detik.com, 3 Maret 2021, dengan judul menyayat hati "3 Penyakit ini Paling Bikin Tekor BPJS Kesehatan". Kepada siapa pelayanan kesehatan ditujukan? Bukankah BPJS adalah jaminan kesehatan untuk rakyat dari negara?

Pasien dengan penyakit katastropik diproyeksikan sebagai prioritas dalam penanganan BPJS Kesehatan. Pasalnya, penyakit seperti jantung koroner, gagal ginjal, dan kanker disebut mengkonsumsi dana paling besar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti. Dirut baru yang akan menjabat pada periode 2021-2026 dan baru saja dilantik Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2021 ini menilai, penyakit katastropik tak hanya perlu diprioritaskan dalam hal penanganan, tapi juga promosi pencegahan.

Selain untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, juga menekan pengeluaran BPJS Kesehatan yang paling banyak teralokasi untuk pengobatan 3 jenis penyakit katastropik tersebut.

"Penyakit katastropik konsumsi dana BPJS besar. Tentu menjadi perhatian kita. Tapi kami ingin, promosi prevensi atau pencegahan, kemudian menjaga diri untuk sehat tidak jatuh sakit, itu yang utama. Kami akan tentu menekankan itu," ujar Ali Gufron. Menurutnya juga defisit BPJS Kesehatan hingga kini masih terjadi, tercatat mencapai Rp 7 triliun (detik.com,3/3/2021).

Kata "bikin tekor" terkesan BPJS kesehatan ini menanggung beban berat dikarenakan tiga penyakit katastropik ( jantung koroner, gagal ginjal, dan kanker) ini, bahkan akan lebih difokuskan pada upaya pencegahan agar tak sakit hingga tak kambuh. Lantas BPJS kesehatan bekerja untuk siapa, sedangkan pendanaannya saja berasal dari iuran premi yang dibayarkan peserta BPJS setiap bulannya?

Padahal selama ini pelayanan BPJS kesehatan bisa dibilang belum optimal, bahkan masih menghitung untung rugi. Tarik ulur klaim antara BPJS, rumah sakit dan pemerintah masih saja terjadi. Bukti bahwa BPJS kesehatan hadir bukan untuk kemaslahatan rakyat. Namun untuk keuntungan bisnis kesehatan. 

Apalagi diklaim BPJS kesehatan ini sesuai dengan kearifan lokal bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Lantas mengapa masih mengatakan tekor jika membiayai penyakit yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Apakah salah rakyat sehingga mereka tak boleh sakit dengan jenis penyakit yang berat?

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Maka negara harus memiliki sistem yang solid dan pendanaan yang mandiri. Sementara pemimpinnya haruslah bervisi dan misi terdepan, yaitu mendapatkan rida Allah SWT karena yakin setiap amalnya akan dipertanggungjawabkan. Tentu sikap sekular tidak akan bisa mencapai hal ini. 

Sekular adalah menafikan aturan Allah, manusia merasa sanggup memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya, hal ini adalah kebohongan yang luar biasa, sebab pada hakikatnya manusia hidup dengan baqo ( harga diri dan kesombongannya) yang cenderung tamak dan tak pernah puas. Maka jika dibiarkan tanpa pengawasan, bukannya menyelesaikan persoalan justru akan saling menzalimi. 

Lihat saja bagaimana skema pembiayaan kesehatan? Jauh-jauh hari diawal pengesahan BPJS sudah banyak yang meminta untuk waspada, sebab makna gotong royong yang di unggulkan hanyalah bentuk lain dari pemalakan uang rakyat, iuran setiap individu rakyat dibuat perkelas yang artinya ada perbedaan derajat dengan fasilitas yang diterima( termasuk jenis penyakitnya apa), dalam setahun terjadi beberapa kenaikan, ada denda, ada paksaan dan lain sebagainya. Tak ada yang gratis. 

Padahal kemampuan rakyat berbeda, jika dipaksakan tetap tak akan membantu banyak, justru kezaliman demi kezaliman. 

Sangat berbanding terbalik dengan pelayanan kesehatan Daulah Khilafah. Secara pembiayaaan tentu semua ditanggung oleh pemerintah, baik berupa tenaga kesehatan, kurikulum pendidikan, peralatan laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya. Selain itu edukasi dari departemen penerangan, sekolah-sekolah dan selainnya. 

Bahkan negara akan mendorong para ilmuwan dan ahli untuk mengadakan penelitian terkait metode penyembuhan dan perkembangan obat-obatan. Semua dalam rangka menjamin kesehatan bagi rakyatnya seoptimal mungkin. Tanpa bergantung pada pihak lain yang justru tidak sejalan dengan prinsip periayahan. 

Dari Baitul mal, pos pendapatan yang menjadi milik umum inilah yang akan membiayai, tanpa mencari keuntungan, pajak, denda, atau kepentingan yang lain. Semua karena prinsipnya Rasulullah adalah Ri'ayah ( mengurusi) urusan umatnya. Sesuai hadis berikut:

"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bukhari).