Rendahnya Serapan, Rendahnya Keadilan
Rendahnya serapan Dana Otsus dan tingginya SILPA bukan sekadar masalah teknis birokrasi, melainkan bentuk kegagalan menghadirkan keadilan. Bagaimana mungkin rakyat menderita kekurangan, sementara uang justru dibiarkan tidur di kas daerah?
BP3OKP harus menyadari bahwa setiap rupiah yang tidak digunakan adalah hak OAP yang terabaikan. SILPA bukan hanya angka di laporan keuangan, tetapi wajah anak yang tidak bisa sekolah, ibu yang tidak mendapat pelayanan kesehatan, dan petani yang gagal mendapatkan akses pasar.
Mengembalikan Otsus ke Rakyat Papua
Otsus tidak boleh lagi dikelola dengan paradigma birokrasi semata. BP3OKP perlu mendorong agar program Otsus dirancang dari bawah ke atas (bottom-up), dengan melibatkan masyarakat adat, gereja, pemuda, dan perempuan Papua. Tanpa partisipasi ini, Otsus hanya akan melahirkan program yang indah di atas kertas, tapi hampa di lapangan.
Lebih jauh, keberhasilan BP3OKP tidak hanya diukur dari laporan serapan anggaran, melainkan dari sejauh mana OAP merasakan kehadiran negara di tanahnya sendiri.
Penutup
Otsus Papua adalah janji. Janji bahwa negara hadir untuk memperbaiki ketidakadilan sejarah, janji bahwa setiap OAP berhak meraih kesejahteraan di tanah leluhurnya. BP3OKP adalah pengawal janji itu.
Namun, janji hanya tinggal janji jika tidak diwujudkan. Oleh karena itu, BP3OKP harus berani bersikap: berpihak pada rakyat kecil, mengawasi dengan ketat, dan mendorong pemerintah daerah agar serius membelanjakan Dana Otsus.
Sejarah akan mencatat: apakah BP3OKP berhasil menjadi wajah baru keadilan untuk OAP, atau sekadar nama baru dalam daftar panjang birokrasi yang gagal.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
