Empat Pilar Pembangunan Papua yang Inklusif
Menurut saya, ada empat hal mendasar yang harus dibenahi agar pembangunan Papua tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar berpihak:
- Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah: Papua adalah salah satu daerah paling kaya SDA di Indonesia. Tetapi berapa persen hasil itu kembali ke rakyat Papua? Selama ini, transfer ke daerah sering tidak sebanding dengan yang diambil dari tanah Papua. Perimbangan fiskal harus lebih adil.
- Transparansi Pengelolaan SDA: Rakyat Papua sering tidak tahu ke mana hasil tambang, minyak, dan kayu mengalir. Transparansi mutlak diperlukan. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus melemah.
- Perlindungan HAM: Papua sudah terlalu sering menjadi panggung konflik. Pembangunan sejati tidak bisa dibangun di atas luka. HAM harus menjadi fondasi, bukan hambatan pembangunan.
- Infrastruktur Berbasis Kearifan Lokal: Papua tidak bisa dibangun dengan pola copy-paste dari Jawa atau Sumatra. Budaya, alam, dan cara hidup masyarakat Papua harus menjadi dasar perencanaan. Jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah harus sesuai konteks lokal.
"Membangun Papua tidak cukup dengan beton dan aspal. Yang harus dibangun adalah manusianya."
Papua Bukan Objek, tetapi Subjek Pembangunan
Selama ini, Papua sering diposisikan sebagai objek pembangunan: daerah yang "kasihan", lalu dibanjiri proyek-proyek. Padahal, Papua harus menjadi subjek pembangunan: pelaku utama, bukan penonton.
Orang Papua harus diberi ruang untuk memimpin proyek, menjadi tenaga profesional, mengelola sumber daya alam, dan menentukan arah pembangunan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka pembangunan hanya akan menjadi "panggung" untuk orang luar, bukan rumah untuk orang Papua.
"Papua bukan tanah kosong yang siap dijajah dengan proyek. Papua adalah rumah bagi manusia yang harus diberdayakan."
Refleksi: Ujian Moral Bangsa
Pembangunan Papua adalah ujian moral bagi Indonesia. Apakah negara ini benar-benar peduli pada rakyatnya di timur, ataukah hanya sibuk membangun mercusuar di Jawa?
Jika Papua dibiarkan tertinggal, maka klaim "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" hanya akan menjadi slogan kosong. Tetapi jika Papua diberi kesempatan yang sama, maka NKRI akan menjadi rumah bersama yang benar-benar adil.
"Selama Papua masih tertinggal, Indonesia tidak akan pernah benar-benar maju."
