Komisi C DPRD Kab.Toba Samosir melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat mini dengan memanggil Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Rapat dipimpin oleh ketua Komisi Kab.Toba Samosir, Pagar Tua Siahaan (Hanura), Rabu (07/08/2019).
Effendi Napitupulu SE, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Toba Samosir dari partai Golkar meminta peran aktif Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan dan dibantu oleh Pemerintahan Desa (Pemdes), dalam pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sebab kunci dari penyaluran bantuan sosial ini bisa tepat sasaran adalah data yang akurat.
"RDP ini menindaklanjuti temuan, informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan data penerima program keluarga harapan yang dinilai tidak tepat sasaran," ucap Effendi.
Effendi menjelaskan, pihaknya tidak ingin program bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui PKH tersebut salah sasaran, hanya karena minimnya validasi data maupun karena kepentingan. Maka dari itu Komisi C akan terus mengawal validasi data secara tuntas, agar tidak ada lagi komplain masyarakat yang menilai program keluarga harapan ini tidak tepat sasaran.
"Urusan validnya data penerima PKH, Komisi C akan kawal secara tuntas, komunikasi dengan dinas dinas terkait akan intens dilakukan. Agar dinas terkait jangan menerima data bulat bulat dari desa tanpa kroscek ke lapangan untuk validasi data, apalagi ini menyangkut 24 ribu data penerima bantuan sosial yang carut marut yang jika tidak cepat dikejar maka Kabupaten Tobasa secara tidak langsung akan mengalami kerugian sebesar 750 juta setiap bulannya jika data 24 ribu tersebut tidak bisa kita kejar sampai Desember ini," jelas Effendi Napitupulu.
Begitu juga dengan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, politisi muda Golkar ini juga meminta agar Dinas Pendidikan memberikan perhatian penuh, karena pendidikan adalah bidang yang sangat vital di dalam membangun suatu karakter siswa.
"Masih banyak siswa yang lebih berhak menerima bantuan ini, bukan membedakan siswa swasta maupun siswa yang sekolah di sekolah negeri. Tetapi siswa yang sekolah di swasta secara logikanya mampu untuk membayar segala kewajibannya dibandingan siswa yang sekolah di sekolah negri. Semoga dinas pendidikan memberikan perhatiannya dan memerintahkan agar kepala sekolah dan operatornya bersinergi dalam proses seleksi siswa yang lebih berhak mendapatkan bantuan KIP ini," ujar Effendi.
"Kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bekerja dengan nurani agar masalah ini bisa dengan cepat diselesaikan. Karena pendidikan adalah tolak ukur kemajuan suatu bangsa khususnya Toba Samosir. Masalah masalah ini akan tetap saya kawal selama saya berada disini" ungkap Effendi.
