Maaf, diriku tak tahu mengisi kepanjangan K (pada judul di atas) dengan kata-kata yang cocok dan kena-mengena denga tulisan ini. Anda mau mencobanya!? Baiklah, sebelum mengisi K .... dengan kata yang pas, maka tolong baca Suplemen, dan lanjutkan
Keptusan Mahkamah Agung Nomor 127 /PK/TUN/ 2009 pada 9 Desember 2009 telah memenangkan GKI Yasmin. Akan tetapi Pemerintah Kota Bogor tak melaksanakan putusan MA, melainkan mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011
Kini, sudah ada kata-kata yang cocok!? K dalam judul di atas, dilanjutkan dengan Kebohongan (Terhadap Publik), Ketidaktahuan, Ketidakjujuran, dan seterusnya, terserah anda, mana yang paling pas; yang pasti janganlah berikan kata-kata yang bermakna baik untuk mereka berdua.
Dengan demikian, bisa (anda) menilai sendiri sampai jauh mana K yang dilakukan oleh para petinggi negara tersebut; dan model seperti itu bukan cuma Si Dino dan Sang SDA, namun tek terhitung di negeri ini.
Mereka adalah orang-orang yang demi kuasa dan kekuasaan, membela tuannya, sekaligus menutupi banyak hal yang tak benar; mereka adalah tipe-tipe penjilat sejati, yang dan penuh setia dan kesetiaan kepada Sang Majikan.
Mungkin saja Si Dino dan Sang SDA lupa bahwa dunia internasional dan masyarakat Indonesia sudah tahu secara detail tentang apa yang mereka bantah melaui K tersebut, sehigga dengan ringan dan tanpa malu-malu mereka ucapakan.
Selain lupa, agaknya Si Dino dan SDA (juga teman-teman mereka yang lainya) dalam rangka membela Tuannya, telah berkata, bertindak, mengeluarkan pernyataan yang tanpa hati nurani, tak ada sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sekaligus membenarkan tidankan-tindakan Intoleransi, penistaan terhadap umat beragama minoritas, penghambatan, bahkan pembunuhan terhadap umat beragama (yang minoritas), serta pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.
SUPLEMEN - LAMPIRAN
Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mengatakan, penghargaan World Statesman yang akan diberikan The Appeal of Conscience Foundation di New York, AS, untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 30 Mei 2013, merupakan penghargaan bagi bangsa Indonesia. Kritik dan protes atasnya dinilai wajar.
”Kalau ada protes atau kritik, itu wajar-wajar saja. Waktu Obama (Presiden AS Barack Obama) menerima Nobel (perdamaian) juga dikritik. Itu aspirasi demokrasi. Jangan dilihat ini hanya penghargaan bagi Presiden, tetapi bagi bangsa Indonesia,” kata Dino seperti dilaporkan wartawan Kompas, Yovita Arika, dari Washington DC, Selasa (22/5).
Dino mengakui, masalah intoleransi dan konflik di Indonesia masih ada, tetapi hendaknya hal ini dilihat secara proporsional. Soal kasus pelarangan pendirian Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor, Jawa Barat, Dino berkata, ”Ini bukan isu soal kebebasan beragama, orang dilarang beribadah sebagai orang kristen, melainkan soal zoning (wilayah pendirian gereja). Di Amerika (konflik antarumat beragama) juga ada.”
Menurut dia, sejak 2012, The Appeal of Conscience Foundation ingin memberikan penghargaan tersebut kepada Presiden. Selain merupakan pengakuan bagi bangsa Indonesia, penghargaan itu juga diharapkan akan menjadi pemacu bagi bangsa Indonesia untuk terus menjadi negara yang pluralis dan toleran.
Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, masalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat, bukan masalah antar-umat beragama. Menurut dia, persoalan GKI Yasmin murni perizinan yang belum selesai. “Masyarakat jangan bawa masalah ini ke ranah agama karena sebenarnya masalah perizinan belum terselesaikan,” kata Suryadharma di Kupang, Selasa, 28 Mei 2013.
Menurut dia, izin pembangunan tempat ibadah tak hanya dialami umat Kristen, namun selalu dipersoalkan karena mendapat perhatian media. Karena itu, dia meminta pengurus GKI Yasmin segera mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ke Pemerintah Kota Bogor. “Saya minta panitia pembangunan gereja selesaikan dulu masalah perizinan dengan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat,” kata dia.
Dia mengaku heran dengan sikap panitia pembangunan GKI Yasmin yang menolak tawaran tanah pengganti dari Wali Kota Bogor. Padahal, menurut Suryadharma, lokasi baru itu cukup strategis dan bagus dari sisi ekonomi.
Suryadharma melarang panitia pembangunan gereja membawa masalah itu ke ranah agama, tetapi menyarankan ke ranah hukum. “Silakan saja jika mereka membawanya ke ranah hukum. Itu hak mereka,” katanya.
Dia meminta tokoh-tokoh kristiani tak menganggap pembangunan gereja dihambat. Sebab, banyak pembangunan rumah ibadah lain yang juga dihambat. “Jangan sampai tokoh agama ikut terbawa-bawa dengan persoalan itu,” katanya.
LINK TERKAIT
PERNYATAAN SURYADHARMA ALI
“… mereka telah mempolitisasi masalh administratif pembangungan Gedung Gereja. … Orang Kristen bukan satu-satunya yang memiliki masalah mendapatkan izin untuk membangun tempat ibadah, tetapi mereka mendapat perhatian karena mereka bicara kepada media atau pers.
Umat Islam di beberapa daerah seperti di Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur, juga kesulitan mendapatkan izin untuk membangun masjid; tapi mereka tidak bicara kepada pers.Mereka juga tidak memprotes atau melakukan doa di depan Istana Presiden.“
