Terkait kekurangan guru, lazimnya sekolah mengangkat honorer yang dibayar melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Upah yang diberikan tergantung jumlah siswa-siswi. Jika siswa-siswinya banyak, maka otomatis dana BOS juga banyak dan sekolah bisa menggaji lebih besar tenaga honorer. Jika siswa-siswinya hanya sedikit, otomatis dana BOS yang diterima juga sedikit.
Ke depan, untuk gaji guru honorer bisa dicarikan alternatif seperti dana CSR perusahaan atau menggalang dana dari masyarakat dan desa untuk membayar gaji honorer guru.
Sementara itu untuk membenahi infrastruktur khususnya menuju sekolah, sebenarnya sekarang sudah ada dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bisa dimanfaatkan. Di banyak tempat, dana ADD digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Misalnya, bisa membuat betonisasi jalan dengan lebar satu meter.
Kalau diatur sedemikian rupa, dana ADD bisa mencukupi. Banyak daerah melakukan hal seperti itu. Jadi tidak juga harus menunggu dana dari dinas kabupaten, provinsi bahkan pusat. Sebenarnya ADD bisa dipakai namun tergantung ke tanggung jawab aparat pemerintah desa juga.
Kita menuntut juga kepada aparat pemerintah desa untuk memberikan perhatian serius kepada pembangunan yang menunjang untuk dunia pendidikan. Jangan ADD hanya habis untuk operasional dan lain-lain. Kebutuhan mendasar bagi masyarakat jangan diabaikan.
"Saya berharap semoga kualitas pendidikan lebih merata antara di perkotaan dengan pedesaan dan pedalaman. Sarana dan prasarana pendidikan juga diharapkan lebih merata antara perkotaan dan pedesaaan/pedalaman. Sebab, pendidikan adalah hak semua warga negara baik di kota, desa dan pedalaman punya hak yang sama," jelasnya.
Termasuk peningkatan kualitas guru agar lebih merata. Masih dijumpai kasus bahwa guru-guru di pedalaman jarang bisa ikut pengembangan, pelatihan diri dan segala macamnya. Lebih banyak kesempatan didapat oleh guru-guru di perkotaan, padahal mereka juga harus mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga nantinya bisa meningkatkan kualitas pendidikan nantinya.***
