Revolusi Efisiensi Prabowo: Ambisi Besar atau Hanya Janji?

Wakil rakyat juga tak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Mereka yang duduk di kursi legislatif harus memastikan bahwa kebijakan efisiensi berjalan dengan baik. Bukan hanya sekadar menyetujui anggaran, tapi benar-benar mengawasi implementasinya. Jangan sampai mereka malah sibuk dengan perjalanan dinas ke luar negeri atau proyek-proyek yang justru memperbesar pemborosan.

Di sektor industri, inovasi harus menjadi prioritas. Efisiensi energi dan pengurangan biaya operasional bukan hanya sekadar tren, tapi kebutuhan. Insentif bagi perusahaan yang menerapkan teknologi hemat energi harus diperkuat. Begitu pula dengan regulasi yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan tanpa memberatkan pelaku usaha.

Di tingkat daerah, kepala daerah harus mampu mencari solusi kreatif. Jangan hanya menunggu kebijakan dari pusat. Setiap daerah punya tantangan dan potensinya sendiri. Efisiensi di kota besar mungkin berarti pengurangan subsidi transportasi, sementara di daerah bisa berarti peningkatan kemandirian energi dengan sumber daya lokal.

Dan terakhir, efisiensi tidak akan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat. Kesadaran publik tentang pentingnya efisiensi harus ditingkatkan, bukan hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam keseharian. Mulai dari penggunaan energi, pengelolaan sampah, hingga pola konsumsi yang lebih bijak.

Pada akhirnya, efisiensi bukan hanya urusan pemerintah. Ini adalah tanggung jawab bersama. Sebab, sebuah bangsa yang besar bukan hanya karena sumber dayanya yang melimpah, tetapi karena cara mereka mengelolanya dengan bijak dan bertanggung jawab.

Publik Butuh Bukti, Bukan Janji

Rakyat sudah terlalu sering mendengar janji-janji efisiensi. Tapi, apa buktinya? Tanpa transparansi, semua hanya akan terdengar seperti pidato politik. Masyarakat perlu melihat hasil nyata, bukan sekadar angka-angka yang diumumkan tanpa konteks yang jelas.

Pemerintah harus aktif melaporkan progres efisiensi ini secara berkala. Bukan hanya dalam bentuk laporan tahunan yang penuh angka-angka teknis, tapi dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh publik. Bisa lewat infografis, video singkat, atau bahkan laporan interaktif yang bisa diakses siapa saja. Jangan biarkan rakyat hanya menebak-nebak.

Salah satu cara paling efektif adalah dengan membuat dashboard transparansi anggaran. Sebuah platform digital yang menampilkan berapa besar anggaran yang berhasil dihemat, bagaimana efisiensi diterapkan di setiap kementerian, dan dampak konkret yang dirasakan masyarakat. Jika ada pejabat yang masih boros, biarkan publik tahu siapa mereka.

Selain itu, publikasi hasil efisiensi harus lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, jika digitalisasi layanan publik berhasil memangkas waktu pengurusan izin usaha dari satu bulan menjadi satu minggu, itu harus diumumkan dengan jelas. Kalau ada daerah yang berhasil menekan anggaran perjalanan dinas dan mengalihkan dananya untuk infrastruktur sekolah, masyarakat harus tahu.

Media juga punya peran penting. Jangan hanya memberitakan target efisiensi, tapi juga mengawal implementasinya. Wartawan dan aktivis perlu mengawasi bagaimana anggaran dialihkan, apakah benar-benar berdampak, atau hanya sekadar laporan di atas kertas.