Gabungan mahasiswa yang diprakarsai KAHMI yang berafiliasi dengan salah satu partai pendukung KMP konon menyerukan adanya revolusi untuk penggulingan pemerintah. Pemerintah Jokowi yang baru seumur jagung dianggap gagal. Suara-suara revolusi tersebut sudah terdengar bahkan sebelum Jokowi dilantik. Jadi kita sudah tau motif dari penggalangan demo tanggal 20 Mei 2015 nanti.
Nah, untuk meredam isu penggulingan pemerintahan ini, semalam pemerintah sudah membatalkan kenaikan BBM non-subsidi. Pemerintah sadar walaupun kenaikan BBM non-subsidi tersebut tidak berpengaruh terhadap ekonomi rakyat kecil, tetap bisa digunakan oleh lawan poltiik sebagai senjata untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Lalu untuk 5 hari ke depannya bagaimana? Apa yang mungkin dilakukan pemerintahan ini untuk meredam gejolak-gejolak masyarakat yang mungkin bisa ditunggangi oleh lawan politik? Saya meramalkan akan adanya penahanan terhadap beberapa tersangka kasus korupsi besar. Selama ini, beberapa kasus yang menyangkut orang kuat yang terindikasi korupsi sudah mulai dilakukan penyelidikan, bahkan penyidikan. Kasus yang paling mungkin akan dipakai pemerintah terutama kepolisian untuk dipakai meredam isu revolusi adalah kasus dana siluman APBD DKI Jakarta, terutama kasus UPS.
Selama ini, saya berkeyakinan bahwa Bareskrim hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan tersangka baru. Pada hari-hari menuju tanggal 20 Mei, terutama antara tanggal 18-20 Mei nanti, pengumuman dan penahanan tersangka baru sangat mungkin dilakukan.
Alasannya sangat strategis:
1. Kepolisian ingin menunjukkan kinerjanya kepada publik sehingga mendapatkan apresiasi dan mengembalikan wibawa kepolisian dan pemerintah Jokowi-JK.
2. Setiap ada isu besar yang mungkin menimbulkan gejolak yang berpotensi chaos, selalu ditutupi isu-isu lain. Masih ingat penangkapan Novel Baswedan pas hari buruh kemarin? Hal yang sama mungkin dilakukan dengan penangkapan beberapa anggota DPRD DKI untuk meng-cover isu revolusi 20 Mei 2015.
3. Penahanan para anggota DPRD DKI sangat-sangat strategis karena kasus UPS adalah kasus megakorupsi. Apalagi DKI Jakarta adalah ibu kota negara. Jadi, media pasti akan memberitakan besar-besaran kasus ini dan mengesampingkan pemberitaan demo "besar" nanti.
Kita tunggu saja tanggal mainnya nanti. Kemarin saya dapatkan info bahwa beberapa anggota DPRD DKI sudah main dukun untuk menyantet Ahok. Artinya mereka sudah kalap ingin habisin Ahok karena sudah tahu deadline mereka untuk ditahan kepolisian semakin dekat.
