Mohon tunggu...
Isson Khairul
Isson Khairul Mohon Tunggu... Jurnalis - Journalist | Video Journalist | Content Creator | Content Research | Corporate Communication | Media Monitoring

Kanal #Reportase #Feature #Opini saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul dan https://www.kompasiana.com/issonkhairul4358 Kanal #Fiksi #Puisi #Cerpen saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul-fiction Profil Profesional saya: https://id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1 Social Media saya: https://www.facebook.com/issonkhairul, https://twitter.com/issonisson, Instagram isson_khairul Silakan kontak saya di: dailyquest.data@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Neta S Pane Sesalkan Politisi Seret KBPP Polri ke Politik Praktis

24 September 2020   18:10 Diperbarui: 24 September 2020   18:56 358
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Agus Asianto (kiri) dari trenzindonesia.com, Neta S. Pane (tengah) dari Indonesia Police Watch (IPW), dan Isson Khairul (kanan). Menurut Neta, politisi harusnya memberi contoh bagaimana berorganisasi dengan baik. Foto: isson khairul

Neta S. Pane adalah Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW). KBPP Polri adalah organisasi Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri. "KBPP Polri itu potensial. Jangan sampai terseret ke politik praktis. Politisi harus menyadari hal itu, jangan menjadikan KBPP Polri sebagai kendaraan politik," ujar Neta S. Pane dengan tegas kepada media, pada Senin (14/09/2020), di Jakarta Selatan. Ada apa dengan KBPP Polri?

Money Politic Jelang Munas

Secara organisasi, Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri ini berdiri pada 01 Maret 2000. Melalui KBPP Polri, seluruh  Putra-Putri Polri di mana pun berada, berhimpun dan saling berinteraksi. 

Jumlah mereka tentu saja sangat banyak. Mereka tersebar di seluruh pelosok Indonesia, karena anggota Polri juga menyebar ke semua wilayah, untuk menjaga keamanan serta mengayomi masyarakat secara keseluruhan.

Eksistensi KBPP Polri ditandai dengan Musyawarah Nasional (Munas) I di Sekolah Secapa Polri, Sukabumi, Jawa Barat, pada 28 Februari-02 Maret 2003. Seluruh pengurus daerah hadir dalam Munas tersebut, untuk memilih serta menetapkan Ketua Umum KBPP Polri. Kini, KBPP Polri sedang bersiap mengadakan Munas KBPP Polri periode mendatang.

Sebuah sumber yang dapat dipercaya menyebut, ada politisi dari DPR RI Jakarta yang sudah kasak-kusuk menggalang dukungan. Politisi tersebut mengundang sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah, ke Jakarta. Mereka mengadakan pertemuan di Jakarta. Semua akomodasi difasilitasi oleh politisi dari DPR RI tersebut.               

Bahkan, menurut sumber yang dapat dipercaya itu, telah terjadi gerakan money politic, dalam konteks menggalang dukungan. Media kemudian mengomfirmasi ke beberapa pihak yang relevan. Antara lain, kepada Adi Pratama, Ketua KBPP Polri DKI Jakarta. Ia mengomfirmasi, pertemuan di Jakarta itu, memang ada.

Adi Pratama juga mengomfirmasi, bahwa pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah. Adi Pratama mengaku hadir di pertemuan tersebut. Money politic? "Saya tidak mengetahui hal itu. Saya hadir sekitar 30 menit setelah pertemuan berlangsung dan meninggalkan pertemuan sebelum acara berakhir," ujar Adi Pratama, melalui pesan WhatsApp, pada Kamis (24/09/2020) ini.

Agus Asianto (kiri) dari trenzindonesia.com, Neta S. Pane (tengah) dari Indonesia Police Watch (IPW), dan Isson Khairul (kanan). Menurut Neta, politisi harusnya memberi contoh bagaimana berorganisasi dengan baik. Foto: isson khairul
Agus Asianto (kiri) dari trenzindonesia.com, Neta S. Pane (tengah) dari Indonesia Police Watch (IPW), dan Isson Khairul (kanan). Menurut Neta, politisi harusnya memberi contoh bagaimana berorganisasi dengan baik. Foto: isson khairul
Sesalkan Tindakan Politisi

Dalam pesan WhatsApp itu, Adi Pratama secara jelas menuliskan nama politisi dari DPR RI Jakarta, yang secara langsung memimpin pertemuan. 

Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), menyesalkan tindakan itu. Pertama, karena ada upaya untuk menyeret KBPP Polri ke dalam ranah politik praktis. Kedua, karena ada dugaan telah terjadi gerakan money politic, demi menggalang dukungan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun