Mohon tunggu...
Irwan Sutisna
Irwan Sutisna Mohon Tunggu... Lainnya - Economic Statistician

Badan Pusat Statistik | Universite Paris 1 Sorbonne | Contact Me : irwan@bps.go.id

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

PDB Hijau untuk Mengukur Kinerja Ekonomi Berkelanjutan

12 November 2017   23:48 Diperbarui: 13 November 2017   11:22 4527
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pelabuhan, salah satu pusat perekonomian di Barcelona Spanyol (dok. pribadi)

Menurut laporan PwC (Februari 2017), pada tahun 2050 diproyeksikan negara berkembang seperti China, India, Indonesia dan Brazil akan mendominasi 5 besar perekonomian terbesar dunia (dilihat dari nilai Pendapatan Domestik Bruto atau PDB). Satu-satunya negara maju saat ini yang diperkirakan akan masuk ke dalam 5 besar hanya Amerika Serikat, yaitu di posisi ke-3, disusul Indonesia dan Brazil.

Secara Total, pertumbuhan PDB dunia dari tahun 2016 sampai dengan 2050 diperkirakan akan tumbuh lebih dari 2 kali lipat yaitu sebesar 130%. Dominasi China terhadap  perekonomian dunia belum tergeser justru akan tumbuh menjadi 20%. Adapun India berhasil melesat 2 kali lipat menjadi 15%. Sedangkan kontribusi Indonesia terhadap perekonomian dunia bergerak cepat dari yang awalnya hanya 2.6 % menjadi 3.7 %.

Pesatnya pertumbuhan PDB negara-negara berkembang diperkirakanakan melampaui pertumbuhan negara-negara maju secara rata-rata. Selain dikarenakan jumlah penduduknya yang besar, pertumbuhan PDB-nya juga disebabkan karena negara-negara tersebut merupakan negara industri baru yang sedang mengalami pertumbuhan pesat  terutama di sektor Industri dan jasa.

China sendiri hampir setengah dari perekonomiannya ditunjang oleh sektor Industri (46,8 % pada tahun 2013, Wikipedia). Begitu pula dengan India, Sektor Industri merupakan sektor yang sangat penting dan telah menyumbang sekitar 30% dari nilai PDB-nya. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data BPS, pada tahun 2016 sektor Industri menyumbang PDB sebesar 20,51%.

Perumbuhan Ekonomi dan Dampak Lingkungan

Pesatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang ini sayangnya tidak hanya berdampak pada meningkatnya pendapatan rata-rata masyarakat tapi juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan pengelolaan industri di negara-negara berkembang belum secara penuh menerapkan prinsip-prinsip yang menjamin pertumbuhan secara berkesinambungan (Sustainable Development). Sehingga dampak buruk dari aktivitas ekonomi terutama di Sektor Industri lebih banyak terjadi dibandingkan negara maju.

Pada tahun 1997 World Bank pernah mengeluarkan laporan tentang polusi industri di China yang menyatakan bahwa "Telah terjadi ratusan dari ribuan kelahiran di China merupakan kelahiran pematur dan banyaknya kejadian penyakit pernafasan akibat paparan polusi industri". Selain itu para ahli lingkungan di China juga mengatakan bahwa 300.000 orang meninggal karena kanker paru-paru dan jantung serta diperkirakan bahwa akan terjadi kematian bayi prematur sebanyak 550.000 pada tahun 2020 jika polusi udara ini dibiarkan (Wikipedia).

Begitu juga dengan India, buruknya kualitas lingkungan di negara ini menyebabkan negara ini berada pada posisi 174 dari 178 negara untuk indeks kinerja lingkungan (Environmental Performance Index). Selain itu jumlah orang yang meninggal karena Asma di India merupakan yang paling banyak di dunia. World bank mengungkapkan bahwa degradasi lingkungan di India menyebabkan kerugian sebesar USD 80 milyar setiap tahunnya dan merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi.

Setali tiga uang, di Indonesia polusi Industri telah mengakibatkan semakin buruknya kondisi kesehatan masyarakat. Polusi udara akibat limah pabrik seperti Gas Rumah Kaca dan partikulat debu berukuran kurang dari 10 mikrometer (PM-10) telah menyebabkan meningkatnya perevelensi masyarakat terserang berbagai penyakit seperti asma, bronchitis, ISPA, kanker paru-paru dan lain sebagainya.

Pada tahun 2009, saya (penulis) pernah meneliti dampak dari pencemaran PM-10 yang merupakan polusi sektor industri terhadap kesehatan masyarakat di Jakarta. Hasilnya kerugian yang diderita akibat paparan PM-10 hampir satu triliun rupiah. Nilai ini divaluasi dari biaya kesehatan yang dikeluarkan dan penghasilan yang hilang akibat tidak bekerja karena sakit.

Tidak hanya udara, sektor industri juga berampak pada semakin meningkatnya pencemaran air dan tanah. Berdasarkan laporan Green Cross Switzerland, Sungai Citarum yang menyediakan 80% dari air permukaan Jakarta dan mensuplai 5% air dari pertanian padi di Indonesia, ternyata merupakan sungai terpolusi di dunia.

Dalam jangka panjang, dampak dari peningkatan polusi ini akan semakin luas lagi. Pertumbuhan Gas Rumah Kaca yang semakain cepat akan memperparah perubahan iklim (Climate Change) yang saat ini sudah mulai rasakan dampaknya. Meningkatnya suhu udara global dapat mencairkan tumpukan gunung es di kutub utara dan selatan sehingga permukaan air laut akan meningkat. Hal ini tentunya sangat meresahkan karena menurut data National Ocean Service, sekitar 40 % populasi dunia tinggal dalam jarak 100 kilo meter dari pantai. Belum lagi kekeringan dan kekurangan air akan semakin parah. Dimana hal ini akan mempengaruhi produksi makanan pokok seperti gandum, padi dan jagung.

PDB Hijau dan Kebijakan Pemerintah

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercermin dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara berkembang, sayangnya disertai dengan meningkatnya prevelensi terjangkit penyakit akibat polusi industri. Hal ini tentunya membuat peningkatan kesejahteraan tersebut menjadi tidak berarti.

Meningkatnya kesejahteraan seharusnya berakibat pada meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa hiburan baik secara kuantitas maupun kualitas bukan terhadap fasilitas kesehatan. Pada gilirannya masyarakat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi sekarang ini dihitung dari pertumbuhan PDB. Di mana nilai PDB ini dihitung dari nilai tambah (produk) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi termasuk di sektor Industri. Semakin banyak barang yang di produksi maka semakin besar pula kontribusi sektor Industri dalam pembentukan PDB.

Namun, sayangnya dampak dari polusi akibat aktivitas ekonomi tidak dihitung dalam PDB. Akibatnya kesejahteraan seolah tampak meningkat walau pada kenyataan persentase konsumsi terhadap barang dan jasa tidak banyak berubah kecuali pengeluaran guna membayar jasa kesehatan.

Berbagai indikator telah banyak diterapkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat agar lebih akurat. Salah satunya adalah dengan melakukan koreksi PDB terhadap dampak lingkungannya. Dengan cara ini diharapkan PDB tidak hanya mengukur nilai tambah ekonomi suatu aktivitas ekonomi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Indikator ini dikelan juga dengan PDB Hijau (Green GDP). Pada dasarnya PDB Hijau adalah PDB (Conventional GDP) dikurangi oleh dampak lingkungan yang diakibatkannya baik berupa hilangnya berkurangnya kuantitas sumber daya alam (deplesi) maupun rusaknya kualitas sumberdaya alam (degradasi).

Deplesi sumberdaya alam pada umumnya terjadi pada sektor hulu seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan serta penggalian. Pada sektor ini dihitung nilai deplesinya dengan cara memperkirakan nilai sewa sumber daya alam (unit rent). Unit rentdihitung dari selisih nilai jualnya komoditas dengan biaya untuk mendapatkannya.

Adapun degradasi sumber daya alam pada umumnya terjadi pada sektor hilir seperti Sektor Industri dan Jasa. Segala kerusakan lingkungan akibat aktivitas perkonomian (degradasi) baik yang memiliki harga pasar maupun tidak harus dihitung seperti dampak polusi terhadap kesehatan, kerusakan ekosistem atau efek rumah kaca terhadap perubahan iklim.

Dengan Green GDP, pemerintah tidak hanya dapat mengetahui nilai tambah ekonomi dari suatu sektor saja tapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Sektor mana saja yang memiliki nilai tambah ekonominya yang besar tetapi memiliki dampak buruk lingkungan yang kecil dan mana saja yang dampak lingkungannya jauh lebih besar dibanding nilai tambah ekonominya. Dengan ini pemerintah dapat melakukan kebijakan ekonomi berkelanjutan ekonomi secara tepat dalam rangka mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun