Ketimpangan Pendidikan dan Kemiskinan
Anak-anak dari keluarga miskin sering berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Beberapa desa di Kecamatan Keera dan Gilireng berjarak puluhan kilometer dari sekolah menengah, sehingga biaya transportasi menjadi beban tambahan (RLPPD Wajo, 2024).
Ketidakmampuan mengakses pendidikan adalah bentuk kemiskinan multidimensional (Sen, 1999). Anak-anak menghadapi kendala struktural yang tidak terselesaikan hanya dengan program administratif.
Faktor geografis, keterbatasan guru, dan infrastruktur sekolah yang tidak merata memperburuk ketimpangan. Sekolah perkotaan memiliki fasilitas digital dan guru tetap, sementara sekolah pedesaan sering kekurangan keduanya.
Ketimpangan ini menuntut kebijakan afirmatif berbasis lokalitas. Intervensi harus mempertimbangkan faktor ekonomi, geografi, dan sosial secara simultan. Strategi berbasis inklusi sosial-ekonomi menjadi penting agar anak dari keluarga miskin tetap bisa bermimpi dan belajar.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Dinas pendidikan, dinas sosial, dan pemerintah desa perlu bekerja sama memastikan anak-anak menerima bantuan, fasilitas, dan akses belajar secara tepat.
PKBM: Jalur Alternatif yang Berdaya
PKBM adalah jalur pendidikan nonformal untuk anak yang tidak bisa mengakses pendidikan formal. Berdasarkan Dapodik 2025, Wajo memiliki kurang dari 40 PKBM, dengan kapasitas rata-rata 30 peserta per tahun, hanya menangani 15--20% ATS (dapo.kemdikbud.go.id).
Sebagian PKBM berstatus akreditasi C, kekurangan tutor profesional, dan minim fasilitas teknologi. Dana BOP-PNF sering terlambat cair, sehingga fokus PKBM terbatas pada rutinitas administratif.
Di beberapa daerah, PKBM berhasil menggabungkan pendidikan kesetaraan dengan keterampilan praktis: menjahit, wirausaha digital, hingga pertanian organik. Program Revitalisasi PKBM Nasional 2023 menekankan integrasi pendidikan dengan kemandirian ekonomi (paudpedia.kemdikbud.go.id).
Wajo memiliki potensi serupa, tetapi membutuhkan kebijakan progresif, pelatihan tutor, dan integrasi lintas sektor agar PKBM menjadi ruang inklusif dan berdaya guna.
