Kontroversi Konten KDM, Investasi Politik, dan Biaya Iklan

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, barangkali layak dinobatkan sebagai gubernur paling populer di Indonesia. Ya, bukan hanya di Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) saat ini sangat terkenal di berbagai platform media sosial.

Hal itu tak lain karena KDM juga aktif sebagai content creator, sehingga beliau dijuluki sebagai Gubernur Konten. Tak heran, KDM lebih terkenal ketimbang banyak pejabat publik lainnya. KDM sudah setara dengan artis top.

Soalnya, konten yang ditayangkan KDM banyak yang menuai kontroversi, sehingga mengundang orang lain yang penasaran untuk menontonnya. Maka, banyak konten KDM yang viral.

Kontroversialnya konten KDM karena dianggap melontarkan wacana yang belum matang dan berakhir dengan kegaduhan, atau setidaknya menimbulkan pro dan kontra di media sosial.  

Sementara itu, pengamat media sosial atau pakar komunikasi menilai apa yang dilakukan KDM sebagai "investasi politik", seperti yang dikatakan Kunto Adi Wibowo dari Universitas Padjadjaran.

Kunto menyebut seringnya KDM tampil di depan publik dan di media sosial sebagai "investasi politik" demi membangun langkah-langkah politiknya ke depan.

Pengamat kebijakan publik, Diding Bajuri, menganggap KDM yang sering muncul di media sosial mengesankan citra kepemimpinan yang  berkarakter "one-man show".

Namun demikian, KDM menanggapi julukan "Gubernur Konten" dengan tenang-tenang saja. Bahkan, kata KDM, melalui kontennya telah bisa "menurunkan belanja rutin iklan" pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan KDM tersebut bisa ditafsirkan bahwa anggaran yang dikeluarkan Bagian Humas Pemprov Jabar bisa dihemat.

Maksudnya, materi yang biasanya berupa iklan layanan masyarakat di media massa yang dipasang oleh Pemprov Jabar, sekarang sebagian bisa dikemas dalam bentuk konten yang dibuat KDM.

Tidak didapat informasi yang bersifat kuantitatif, berapa besar anggaran belanja rutin yang bisa dihemat dengan keaktifan KDM dalam memproduksi konten.

KDM sendiri belum lama jadi gubernur, belum sampai setengah tahun. Jadi, soal penghematan biaya perlu dilihat konsistensinya dalam jangka panjang.

Peneliti media sosial dan demokrasi dari Monash University Indonesia, Ika Idris, mengatakan apa yang dilakukan KDM masih tergolong "wajar". 

Namun, menurut Ika Idris, masalahnya wacana yang diutarakan gubernur tersebut kerap kali belum matang dan karenanya memicu kontoversi.

Contohnya, wacana wajib vasektomi bagi laki-laki berkeluarga untuk persyaratan dapat bantuan sosial (bansos).

KDM mewacanakan kewajiban vasektomi bagi laki-laki berkeluarga dari kelompok miskin, yang berniat mendapat bansos dan akan memberikan insentif Rp 500.000 bagi pria bersedia menjalani vasektomi.

Tujuan KDM dengan kewajiban vasektomi tersebut guna mengurangi laju kelahiran dari warga penduduk miskin.

"Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB [keluarga berencana], sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh," ujar KDM.

Wacana ini memicu polemik, dengan sejumlah pihak mengatakan kebijakan ini "diskriminatif". Bahkan, kalangan ulama pun cenderung menolak wacana itu.

Memang, sejak pelantikannya pada 20 Februari lalu, KDM telah beberapa kali melontarkan wacana kabijakan yang memicu pro dan kontra.

Dua minggu setelah resmi menjabat gubernur, KDM terekam kamera jurnalis sedang menangis saat melakukan inspeksi mendadak ke tempat wisata di area Taman Nasional Gede Pangrango, Kabupaten Bogor.

KDM disebut menangis saat menyaksikan kerusakan akibat alih fungsi lahan di Kawasan Puncak, yang menjadi salah satu destinasi wisata utama di Jawa Barat.

Sejumlah warganet mengomentari peristiwa itu dengan mengatakan tangisan KDM hanya sekadar konten.  Namun, di sisi lain hal ini menunjukkan transparansi KDM.

Berlanjut di akhir April 2025, KDM mengatakan akan mengirim "anak-anak nakal" ke barak militer untuk belajar disiplin. Rencana ini juga diperuntukkan bagi anak-anak yang kecanduan main game online.

Tapi, kebijakan tersebut dikritisi berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, yang mempertanyakan pendekatan militerisme yang ditempuh KDM.

Kemudian, KDM juga membuat kebijakan larangan wisuda sekolah dan larangan study tour, karena dianggap sebagai pemborosan. 

Lagi pula, banyak orang tua murid yang tidak mampu membayar biaya wisuda dan biaya studi tur, dan terpaksa menerima kebijakan sekolah.

Akan seperti apa sepak terjang KDM pada masa mendatang? Apakah memang KDM punya agenda politik tertentu? Kita tunggu saja.