Siapa bilang ulama tak berpolitik? Ya, ikut politik praktis secara langsung memang bukan ranahnya para ulama. Tapi, bukan berarti ulama tidak berperan dalam politik.
Begitulah, baru-baru ini digelar Ijtima Ulama Nusantara oleh Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada 13-14 Januari 2023 di Jakarta.
Hasil ijtima tersebut memberikan tenggat waktu hingga Maret 2023 atau sebelum memasuki bulan suci Ramadan bagi Muhaimin Iskandar atau yang populer dengan nama Cak Imin.
Tentu saja, tenggat waktu dimaksud untuk kepastian pencapresan atau pencawapresan Cak Imin dalam rangka Pilpres 2024 mendatang.
Sebetulnya, arah pesan dari para ulama di atas, jelas bukan untuk Cak Imin semata, tapi juga untuk Prabowo Subianto.
Pesannya amat tegas agar Prabowo jangan lama-lama menggantung nasib Cak Imin.
PKB sendiri sudah bersikap realistis, bersedia menurunkan target bagi ketua umum PKB, dari posisi capres, menjadi cawapres.
Itupun dengan catatan kalau Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra setuju menggandeng Cak Imin sebagai cawapresnya.
Sejauh ini, Gerindra sudah sepakat untuk berkoalisi dengan PKB, namun belum ada deklarasi siapa yang akan diusung sebagai capres-cawapresnya.
Untuk internal Gerindra, memang sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres, namun di tingkat koalisi dengan PKB belum diputuskan.
Tapi, mengingat posisi Gerindra yang lebih tinggi dari PKB dilihat dari perolehan suara pada Pemilu 2019, secara tersirat PKB setuju jika Prabowo yang jadi capres dari koalisinya.
