Presiden Joko Widodo memang bukan ketua umum sebuah partai politik, meskipun semua orang tahu bahwa beliau kader terbaik yang dimiliki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Status Jokowi di PDIP adalah "petugas partai", dan yang paling menentukan di parpol berlambang banteng tersebut tentu saja ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
Tapi, keliru sekali bila ada yang beranggapan Jokowi tidak punya massa, atau menilai Jokowi tanpa PDIP akan kehilangan sinarnya.
Acara "Gerakan Nusantara Bersatu" yang pada Sabtu pagi (26/11/2022) digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, membuktikan betapa banyaknya relawan pendukung Jokowi.
Ya, acara tersebut dimaksudkan sebagai forum tatap muka, temu kangen, dan silaturahmi seluruh elemen relawan bersama Presiden Jokowi.
Namun, oleh Kompas.id (27/11/2022), pertemuan di GBK itu disebut sebagai ajang unjuk kekuatan, khususnya di tingkat akar rumput.
Adapun tema yang digunakan adalah "Satu Komando Untuk Indonesia", yang bisa ditafsirkan sebagai upaya menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Jokowi.
Ketika memasuki GBK sekitar pukul 08.20 WIB, Jokowi disambut riuh tepuk tangan dan bentangan bendera merah putih raksasa di tengah lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pesan agar para pendukungnya hati-hati dalam memilih pemimpin.
Tentu, maksud memilih pemimpin di atas adalah dalam konteks pemilihan presiden (pilpres) pada 2024 mendatang.
Adapun pemimpin yang sebaiknya dipilih adalah yang mengerti apa yang dirasakan rakyat, yang senang turun ke masyarakat, dan merasakan keringatnya rakyat.
"Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti senangnya hanya duduk di istana yang AC-nya sangat dingin," kata Jokowi.
Jika ada yang menafsirkan kata-kata Jokowi tersebut mengarah kepada figur Ganjar Pranowo, tentu sah-sah saja.
Apalagi, Jokowi sempat pula mengatakan bahwa ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, yakni wajahnya yang penuh kerutan dan rambutnya yang memutih.
Bukankah itu mirip sekali dengan sosok kader PDIP yang juga menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo?
Masalahnya, sebelum itu, pada kesempatan memberikan kata sambutan saat ulang tahun Partai Perindo, Jokowi pernah mengatakan bahwa "2024 jatah Prabowo".
Lho, jadi yang betul-betul berasal dari suara hati Jokowi, memilih Prabowo atau Ganjar?
Tapi, paling tidak, dua figur di atas dinilai akan mampu meneruskan semua program Jokowi, apabila salah satu di antaranya terpilih pada Pilpres 2024.
Atau, jangan-jangan Prabowo akan dipasangkan dengan Ganjar, yang apabila betul-betul terjadi, tentu mengecewakan Cak Imin, Ketua Umum PKB.
Seperti diketahui, PKB dan Partai Gerindra sudah berkoalisi dan diprediksi akan memunculkan pasangan Prabowo-Cak Imin.
Sejauh ini, belum ada semacam sinyal kalau Jokowi mendukung Puan Maharani. Padahal, Puan sering disebut-sebut pengamat akan diusung PDIP sebagai capres.
Namun, memang ada juga pendapat lain yang memperkirakan Puan hanya menjadi cawapres yang dipasangkan dengan Prabowo.
Juga tidak ada isyarat kalau Jokowi mendukung calon dari Nasdem, Anies Baswedan. Bahkan, hubungan Jokowi dan Nasdem terkesan merenggang.
Kalau betul Jokowi meng-endorse Ganjar, sebetulnya malah makin menimbulkan pertanyaan yang belum jelas jawabannya.
Hingga sekarang, meskipun Ganjar pernah "keceplosan" menyatakan siap menjadi capres, tapi masih belum pasti parpol mana yang akan mengusungnya.
Bahkan, termasuk PDIP sendiri, mungkin masih dilanda kebingungan, mau mengusung Puan atau Ganjar?
Baik, soal siapa yang akan diusung PDIP biarlah kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Kembali ke kode keras dari Presiden Jokowi yang mengarah ke figur tertentu, hal ini bisa ditafsirkan secara positif, bisa pula negatif.
Positifnya, Presiden ingin agar sosok yang menggantikan beliau betul-betul diyakini akan melanjutkan  berbagai program yang telah dimulai oleh Jokowi.
Jangan sampai nantinya pemimpin baru malah membatalkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, yang dinamakan Nusantara.
Bayangkan kalau itu dibatalkan, dana yang telah dikucurkan jadi mubazir. Kepercayaan dari pihak asing yang sudah direncanakan mendapatkan proyek tertentu, juga bisa buyar.
Selain IKN, juga banyak lagi proyek-proyek infrastruktur berbiaya besar yang memerlukan kesinambungan dari pemimpin yang akan datang.
Adapun bagi yang melihat sisi negatif dari dukungan Presiden Jokowi terhadap figur tertentu, beliau dinilai tidak netral.Â
Ya, akhirnya semuanya tergantung persepsi publik. Bagi masyarakat banyak, siapapun yang jadi Presiden, yang penting kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
