Adapun pemkab dan pemkot di seluruh Jawa Barat berperan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) petani milenial dan menyediakan lahan pertanian.
Kita berharap semoga program petani milenial di semua daerah (tidak hanya Jawa Barat) akan menuai hasil sesuai yang direncanakan.
Kuncinya hanya satu, bila sudah terbukti kesejahteraan petani meningkat dengan mengikuti program petani milenial, maka nantinya akan banyak anak muda yang sengaja memilih petani sebagai profesi.
Dari pembahasan di atas, ada kesan bahwa pemerintah bersikap mendua, terlepas dari apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Di satu pihak, lahan pertanian dikonversi jadi komplek perumahan dan kawasan industri. Tentu, itu terjadi setelah mendapat izin dari pemerintah.
Di lain pihak, pemerintah berusaha mengajak semakin banyak anak muda yang tertarik untuk jadi petani dengan pengelolaan bergaya kekinian.
Bisa jadi, jika ditelaah lebih jauh, mungkin terdapat ego sektoral, di mana program Kementerian Pertanian dalam beberapa hal tidak sinkron dengan Kementerian yang membidangi industri, perumahan, dan sebagainya.
Apapun itu, program petani milenial layak untuk disambut hangat, agar anak muda tidak lagi alergi jadi petani.
Anak-anak desa yang semakin baik tingkat pendidikannya, diharapkan tidak merasa malu untuk kembali ke desa.
Tak semua sarjana harus berburu jadi pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan perusahaan kelas menengah ke atas.
Dan jangan ada lagi pertanyaan seperti ini: "kalau akhirnya mau jadi petani, kenapa harus sekolah tinggi-tinggi?".
