Viral Kantor Pemenang Tender oleh Nitizen, DPR Batalkan Pengadaan Gorden Senilai RP. 43,5 Miliar

Kita semua pasti ingat pemberitaan perihal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat sebuah anggaran untuk pengadaan Gorden dirumah Anggota DPR. Nilai yang yang di anggarkan tidak main-main Rp. 48,7 Miliar, hingga di sebutkan salah satu nama perusahaan yang menang atas tender pengadanna Gorden ini yaitu PT. Bertiga Mitra Solusi.

Nilai anggaran yang awalnya Rp. 48,7 Miliar berubah turun menjadi Rp. 43,5 Miliar dibawah nama Perusahaan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender. Setelah berita ini muncul ke permunkaan sebagai headline diseluruh media, banyak rakyat yang tidak setuju dengan apa yang ingin dilakukan oleh Anggota DPR ini.

Viral Video Perusahaan PT. Bertiga Mitra Solusi di media social

Dikutip dari laman Instagram Kumparancom, video singkat itu menjelaskan kronologi deskripsi dari Perusahaan PT. Bertiga Mitra Solusi. Perusahaan itu terletak di Green Lake City Great Wall Block C Nomor 11, Kecamatan Cipondih, kota Tangerang.

Dari melihat video singkat tersebut saya atau orang awam mana pun yang melihat video itu pasti bisa berpikir dan menganalisa apa yang sedang terjadi. Aktifitas dalam sebuah pekerjaan dalam pembuatan gorden dan hal lainnya tidak tampak sedikit pun. Hanya terlihat sebuah Logo  dan Nama Perusahaan tapi tidak dengan palang seperti biasanya.

Hal ini menandakan bahwa adanya keanehan atau keganjilan dari pengadaan anggaran dana sebesar Rp. 43.5 Miliar untuk pembuatan Gorden di masing-masing rumah para pejabat anggota DPR. Apa sih yang diinginkan oleh mareka yang masih duduk disana ? Pihak berwenang seperti KPK pun tidak berkutik untuk menelusuri hal kejadian ini.

Semua orang pasti bisa menganggap ini sebuah tindakan yang menuju pada pelaksanaan praktik Korupsi atas uang milik negara untuk sesuatu hal yang tidak penting dan urgent. Terkadang mendengar berita dan tingkah dari apra pejabat DPR yang seperti anak kecil membuat rakyat geram melihat tingkah laku mereka.

Anggaran Pengadaan Gorden Rp. 43.5 Miliar pun dibatalkan

Negara ini selalu membuat saya tertawa geli sendiri melihat berita yang disajikan oleh media. Pagi ini saya melihat berita di media social menerangkan bahwa  Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso membatalkan pengadaan anggaran dana untuk Goden sebesar Rp. 43.5 Miliar.

"Kami baru saja rapat, kesimpulannya BURT memutuskan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan DPR Kalibata," kata Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

Setiap kebijakan atau aturan yang berlaku hingga sebuah ketetapan yang tidak sesuai dengan keputusan atau adanya pelanggaran, berita ini harus viral dulu baru ditanggapi oleh apra pejabat dan petinggi pemerintahan ini. semuanya harus tunggu viral dan heboh dulu dan membuat kekacauan di masayarakat baru akan bertindakan melakukan sebuah tindakan yang beanr.

Jika dipikirkan terlebih dahulu sebelum memtuskan sebuah kebijakan, makanya digunakan sitem diskusi dan rapat dari semua anggota. Perbedaan pendapat merupakan bentuk dari sebuah negara yang berdemokrasi. Bukan memtahkan atau menutup pembicaraan sepihak tanpa harus mendengarkan terlebih dahulu alasan dan pemaparan yang ingin disampaikan.

Pesan untuk wakil rakyat yang duduk di DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah wadah atau tempat para wakil rakyat yang terpilih dalam menampung segala aspirasi dan hal-hal yang berkepentingan dengan urusan rakyat atau seluruh isi bangsa ini. bukan untuk memperkaya diri dan membentuk sebuah dinasti kepemimpinana keluarga yang menjurus kepada perilaku criminal seperti Korupsi.

Jika kalian merasa tidak mampu untuk menjadi wakil rakyat jangan bernai untuk duduk dibangku itu karena tidak kompeten dalam mengerjakan apa yang harus dilakukan. Harusnya kita yang hidup pada saat negeri ini telah merdeka, melakukan sesuatu yang bisa memajukan dan mensejkahterakan negeri ini menajdi lebih baik lagi di amsa yang akan datang.

Belajar dari Bapak Negarawan kita Muhammad Hatta, ia tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk hal-hal yang berkaitan untuk dirinya sendiri. Sebagai contoh seorang pejabat yang hendak naik haji akan diberikan fasilitas dari negara, tapi seorang Bapak Muhammad Hatta menolak mentah-mentah hal ini sebagai prinsip dalam dirinya untuk membangun negeri ini.

Seorang pemimpin atau wakil rakyat yang duduk di DPR, harusnya malu dan mundur dari jabatana kalian saat ini. hal pengadaan anggaran goden yang sebesar ini bisa dimanipulasi untuk melakukan sebuah tindakan korupsi yang bisa merugikan negara. Jika tidak dibatalkan pengadaan anggaran ini mungkin semakin terkuak betapa bodohnya permainan kotor kalian di hadapan rakyat sendiri.

"Sepandai-pandai kalian menyembunyikan daging busuk (bangkai), baunya pasti akan tercium juga"

Inilah keuntungan kita hidup di zaman yang serba digitalisasi. Semua pemberitaan bisa langsung kita akses dan ketahui dengan cara mencari tahu dan menelusuri semua hal-hal yang benar. Jangan membenarkan sesuatu yang salah tapi membawa kerugian yang sangat besar untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita.

Sesuatu yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan, maka banyak orang yang akan mencari tahu kebenaran untuk membongkar segalanya menjadi terang. Inilah yang terjadi sekarang. Permainan dari para Koruptor yang kotor dengan melakukan lelang tender, membuka peluang untuk bisa memainkan anggaran dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Apa yang akan kalian perbuat akan menuai hasilnya. Saya beranggapan sebelum ketauan kotornya permainan dari anggota DPR ini mereka membatalkannya untuk meredakan situasi kondisi yang ada sekarang. Tapi kalian harus ingat, rakyat tidak bodoh dan Tuhan tidak juga pernah tidur dan kalian semua tidak luput dari pantaun-Nya.

Kita sebagai rakyat Indonesia harus lebih kritis dan bijak dalam menanggapi hal-hal seperti ini. sudah terlalu banyak masalah yang terjadi dalam negeri ini. sudah banyak pula pemimpin negeri ini yang telah silih berganti, tapi nilai-nilai Reformasi yang dulu digaungkan seperti sama pada zaman sebelumnya.

Salam Reformasi, Irfan Fandi

Pekanbaru, 18 May 2022