Intsiawati Ayus. SH.MH
Intsiawati Ayus. SH.MH

Berangkat dari praktisi hukum, Saya terpilih kembali menjadi anggota DPD mewakili Provinsi Riau dengan menempati peringkat kedua dengan dukungan suara 144559 suara Dalam pandangan saya, sebagai lembaga baru keberadaan DPD dilihat dari kedudukan, fungsi, dan kewenangan diharapkan mampu melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Pandangan dan harapan masyarakat lebih besar ditujukan kepada anggota dan lembaga DPD ketimbang anggota dan lembaga DPR karena masyarakat memandang anggota dan lembaga DPR lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan dan partai. Anggota DPR masih dipandang sebagai wakil partai, bukan wakil rakyat. Maka dipundak DPD-lah mereka menggantungkan harapan untuk mengubah nasibnya. Silahkan klik, www.intsiawati.com dan blog.intsiawati.com untuk info lengkap.

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi

Dana Perimbangan dan Kuku Sentralisme Pusat

31 Maret 2013   12:36 Diperbarui: 24 Juni 2015   15:57 476 0 0

JURUS sentralisme pusat kembali dimainkan. Buah diberlakukannya UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 yang resentralistik telah menurunkan kebijakan demi kebijakan Pusat yang semakin ketat bahkan cenderung merepresi daerah.




Kritik deras daerah terhadap Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang cenderung menyeragamkan bahkan mengganggu kreativitas dan inovasi daerah tak membuat pusat surut. Keluarnya PP No. 110/2007 tentang Penghapusan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi sejumlah daerah yang dinilai memiliki kapasitas fiskal tinggi menambah deret peraturan pusat yang sentralistik itu. Belum lama ini muncul pula PP No. 6/2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang semakin memperjelas bahwa Pusat begitu bernafsu memperkuat instrumennya untuk ’mengendalikan’ daerah.

Kalaupun daerah-daerah meradang, pusat sepertinya tak ambil pusing untuk menggubrisnya. Dan ini tampaknya akan terus berlanjut sampai pusat menancapkan kukunya cukup dalam di daerah.

Padahal daerah baru saja menggeliat. Pemerintah pusat bak eksekutor berdarah dingin. Betapa tidak, penghapusan prinsip hold harmless dan memberlakukan penghitungan DAU secara murni pada tahun 2008 dengan mengusung UU No. 33/2004 pasal 107 (2) kemudian mengeluarkan PP No. 110/2007 untuk mengatur penghapusan DAU adalah pukulan yang amat keras bagi daerah, terutama bagi daerah-daerah yang dianggap kaya. Bahkan tak sampai situ saja, dalam PP No. 6/2008 pusat kini memiliki sejumlah perangkat kontrol ketat bagi daerah yang salah satu obyeknya adalah pendapatan dan alokasi pembiayaan daerah dalam APBD yang semakin seret itu.

Perubahan kebijakan fiskal yang ekstrim ini jelas telah mengacaukan perencanaan pembangunan di daerah-daerah. Sejumlah daerah akhirnya harus keteteran dan frustasi karena bingung mengatur anggaran untuk pembiayaan rutin. Rokan Hilir (Rohil) misalnya, yang semula mendapat alokasi DAU sebesar 91 M kini hanya digantikan dengan 22 M dana penyeimbang. Padahal, melalui DAU itulah selama ini Rohil memiliki kemampuan bukan saja untuk membayar gaji para tenaga honor, termasuk gaji PNS, tapi juga membiayai program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Belum lagi Bengkalis dan Siak yang sama sekali tidak mendapat DAU harus menerima secara besar hati melepas hak pendanaan yang sebenarnya jika ditinjau dari sudut keadilan tidak bisa diterima.

Berbeda dengan daerah-daerah yang telah memiliki infrastruktur yang mapan seperti Jakarta, bagi daerah-daerah yang baru tumbuh berkembang keberadaan DAU jelas begitu penting artinya karena bisa menopang pembiayaan infrastruktur. Celakanya, pusat tak ambil pusing dengan hal ini. Pusat sepertinya tidak sensitif, lebih senang main pukul rata dan mementingkan dirinya sendiri.

Secara normatif, alokasi anggaran publik sesungguhnya adalah cerminan komitmen politik. Dengan kata lain, angka-angka dalam DAU ataupun DBH secara langsung terkait dengan kualitas penghargaan pusat atas hak-hak lokal serta pemenuhan rasa keadilan terhadap daerah. Jika kebijakan yang dilakukan pusat tidak lagi memperhitungkan berbagai dinamika serta aspek yang berkembang di masyarakat daerah, maka pusat sesungguhnya bisa dianggap sudah berbuat sewenang-wenang.

Konsep DAU pada awalnya adalah alat untuk menyeimbangkan kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Jika kita lihat sekarang, pada prakteknya bukan lagi sebagai dana perimbangan pusat-daerah tapi lebih cenderung menjadi dana perimbangan antardaerah. Kriteria formula DAU yang kini berlaku intinya lebih mengacu pada APBD per kapita, sehingga jika dilihat dari segi jumlah penduduk, per penduduk, maka tiap daerah akan memperoleh jumlah yang relatif sama. Alhasil, ketika DBH dianggap sudah lebih dari cukup untuk mencapai jumlah APBD per kapita maka seperti yang terjadi di Riau yang daerah-daerahnya memiliki bagi hasil tinggi, DAU-nya kemudian dihapuskan atau dikurangi.

Formula DAU semacam ini tentu membawa konsekuensi yang merugikan daerah-daerah yang memiliki bagi hasil (DBH) dan lebih menguntungkan daerah-daerah yang tidak memiliki bagi hasil. DAU bukan lagi untuk mengatasi ‘vertikal fiscal imbalance’ tapi sekarang lebih pada 'horizontal fiscal imbalance'. Dengan kata lain, fungsi DAU sebagai penyeimbang kesenjangan antar pusat-daerah kini menyeleweng dari tujuannya.

Celakanya pula, dana tersebut tak pernah benar-benar diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Mulai dari perencanaan dan penggunaannya selalu harus mendapatkan persetujuan Pusat. Dan segala urusan dan keputusan daerah ujung-ujungnya tetap balik ke Jakarta.

Dengan kondisi seperti ini, jelaslah bahwa Pusat memegang kendali yang kuat. Dan bisa diduga, ini adalah bagian dari strategi pusat agar tetap bisa melakukan penjajahan atas daerah. Jika kita lihat total belanja nasional yang jumlahnya Rp. 850 triliun, yang dibagikan kepada 32 propinsi hanyalah Rp. 281 triliun, sedangkan dana yang dikelola pemerintah pusat sendiri hampir dua kali lipat atau sekitar Rp. 580 triliun. Jadi, sementara daerah-daerah miskin disuruh menutup kekurangan anggarannya dengan DAU dan daerah-daerah kaya dipaksa untuk berpuas diri dengan dana bagi hasil (DBH), pusat masih memiliki peluang untuk berfoya-foya.

Sekarang apa yang bisa diperbuat daerah? Dengan cara apa daerah protes terhadap pusat?

Bagaimanapun akan sulit bagi kita melawan pusat. Apalagi dasar ketentuan yang dipegangnya adalah UU No. 33/2004. Untuk itulah maka salah satu bentuk perjuangan daerah yang konkret adalah dengan melakukan dukungan (support) terhadap lembaga legislatif, baik itu DPR, DPD, maupun DPRD untuk bersama-sama mendorong dilakukaannya review terhadap UU resentralistik tersebut.

Di samping itu, transparansi formula dana perimbangan dengan perhitungan yang akuntabel dan adil haruslah benar-benar bisa dijamin dalam sebuah peraturan pemerintah. Karena meskipun ditarik sejumlah konsultan untuk menghitung atau menganalisisnya, siapa yang bisa menjamin angka-angkanya secara pasti kalau ternyata rumusan atau formulanya tidak pasti?

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Keuangan, akhirnya saya dapat simpulkan bahwa saat ini tak ada rumusan yang baku mengenai DAU, DAK, ataupun DBH. Semua itu ujung-ujungnya ternyata ‘deal’ alias lobby. Oleh karena itulah, seiring dengan perjuangan secara legal-formal, sangat perlu juga dibentuk tim lobby atau tim negosiator khusus untuk memperjuangkan hak Riau dalam APBN ini. Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi sebuah tim yang kompeten yang terdiri atas unsur legislatif, eksekutif, dan tim ahli yang memiliki kepakaran di bidang fiskal untuk melakukan berbagai pendekatan sehingga dana daerah bisa diperolah semaksimal mungkin.

Di sisi lain, dengan pengurangan dan penghapusan DAU ini, eksekutif dan legislatif daerah sudah semestinya menarik hikmah dan pelajaran. Kedua lembaga tersebut mulai sekarang harus menyamakan persepsi tentang arah dan prioritas pembangunan yang lebih efisien dan efektif. Jangan sampai anggaran yang ada lebih berorientasi pada kepentingan aparat saja, tapi semestinya lebih pada pembangunan yang dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

Kalau kita hitung secara kritis, selama tujuh tahun otonomi daerah ini berjalan, berapa triliun sebenarnya uang sudah mengucur ke bumi lancang kuning ini? Seberapa besar dampaknya bagi pembenahan sarana pelayanan publik dan infrastruktur secara mendasar? Berapa persen PDRB Riau yang triliunan itu bisa dinikmati rakyat? Inilah pertanyaan besar kita.

Daerah saat ini mengalami problem kemandirian. Kita dikonstruksi untuk cenderung bergantung pusat akibat sisa-sisa rezim sentralisme yang masih bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, daerah harus mulai berupaya melepas ikatan yang membelenggu itu dengan melakukan sebanyak mungkin inovasi dan kreatifitas untuk memberdayakan dirinya.

Di samping terus melakukan berbagai upaya legal-formal itu secara teratur, terukur, dan tertib untuk memperjuangkan hak dana perimbangan yang adil, Riau juga harus menunjukkan prestasi lewat kinerjanya yang spektakuler. Perlakuan pusat ini seharusnya menjadi lecutan bagi pemerintah daerah agar lebih tertantang untuk maju dan menunjukkan kemampuannya untuk mengelola berbagai potensi daerah yang ada menjadi produk-produk andalan.

Riau jangan pernah lagi berperan sebagai anak manja yang hanya pintar merengek minta uang, tapi harus berubah menjadi seorang anak manis yang bisa menunjukkan prestasi demi prestasi. Secara perlahan namun pasti Riau harus mulai beranjak dewasa dengan memperlihatkan kemampuannya untuk mandiri.

Mari kita wujudkan Riau yang unggul, mandiri dan bermarwah. Wallaahu a’lam.
(www.blog.intsiawati.com )