Baru-baru ini sebuah media online yang cukup kredibel mengumumkan 10 kota di Indonesia yang ppaling toleran dan 10 lainnya yang paling intoleran. 10 kota yang dianggap paling toleran itu adalah kota singkawang, Salatiga, Pematang Siantar, Manado, Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, Binjai dan Surabaya. Sedangkan kota yang dianggap tidak toleran adalah Sabang, Medan, Makassar, Bogor, Depok, Padang, Cilegon, Jakarta, Tanjung Balai dan Banda Aceh.
Temuan itu pasti berdasar atas beberapa indicator yang sudah disepakati, termasuk soal penerimaan masyarakat terhadap golongan tertentu. Ada masyarakat kota yang begitu terbuka dan bersifat toleran terhadap pihak lain yang berbeda, sebaliknya ada kota di mana masyarakatnya memerlukan waktu agak lama dan pemahaman yang lebih panjang untuk menerima keberagaman.
Di masa lalu, prespektif toleransi dan intoleransi memang terbangun dari bagaimana masyarakat senior (para tokoh dan kaum tua) memberikan contoh kepada generasi mudanya. Prespektif kaum senior ini dianggap prespektif paling bisa dipertanggungjawaban untuk menggambarkan kota tersebut secara umum.
Tapi pada masa 2000 an sampai sekarang, prespektif tersebut sudah mulai bergeser dengan adanya teknologi yang bisa mengintervensi akses perolehan informasi oleh seseorang. Dengan internet orang bisa memperoleh informasi baik yang dia inginkan maupun yang tidak dia inginkan. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada masa ini kita hidup dengan tumpukan informasi yang mungkin tidak bisa kita pilah lagi karena terlalu banyak.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah, jika sebuah kota dicitrakan sebagai kota yang toleran tetapi dalam kesehariannya penuh dengan intoleransi. Kita ambil contoh adalah Yogyakarta.Â
Kota Yogya dan kabupaten Bantul dan beberapa kabupaten yang ada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penerima penghargaan kota ramah HAM yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Kota Yogya umpamanya, sudah menerima penghagaan tersebut selama 6 tahun berturut-turut sejak tahun 2013.
Namun dalam perjalanannya sebagai sebuah wilayah yang dianggap mumpuni bagi HAM, ternyata kota Yogya dan kabupaten Bantul gagal mengintegrasikan prestasi sebagai kota ramah HAM karena beberapa peristiwa intoleransi terjadi di wilayah tersebut. Kita bisa mengambil contoh seorang yang ditolak menyewa sebuah rumah di dusun Karet, desa Plered Bantul, hanya karena dia non muslim.Â
Ternyata dusun itu punya aturan dusun yang hanya membolehkan pendatang muslim yang tinggal di dusun mereka. Kebijakan itu dicoba dilobby oleh pengontrak tersebut, tapi ternyata baik desa mapun kabupaten Bantul tidak berdaya terhadap kebijakan dusun itu. Calon pengontrak non muslim itu akhirnya harus hengkang dari dusun tersebut.
Ini adalah contoh kecil dimana seringkali kita gagal mengintegrasikan capaian soal HAM dan toleransi dengan implementasinya di lapangan. Sama dengan 10 kota paling toleran itu ternyata Surabaya juga pernah dibom oleh satu keluarga yang berfaham radikal, dimana mereka juga melibatkan agenerasi muda (anak-anak mereka) dalam pemboman itu. Ibarat : Jauh Panggang dari Api.
Tentunya ini adalah concern kita bersama, apalagi tantangan teknologi informasi adalah salah satu factor yang menambah keruwetan informasi. Kini kita membutuhkan integritas untuk menyelamatkan generasi muda dari doktrin intoleransi dan radikalisme.
