Mendiktisainten Satryo Soemantri Brodjonegoro diganti hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengapresiasi hal ini sebagai respons Prabowo terhadap pejabat salah kaprah dengan kebijakan efisiensi Presiden.
Digantinya menteri tersebut sekaligus penegasan bahwa kebijakan itu tidak berdampak pada sektor pendidikan. Sebab, pernyataan Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR adalah efisiensi anggaran akan berdampak pada naiknya UKT mahasiswa. Hal ini kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat termasuk mahasiswa.
"Menurut saya, Prabowo pasti marah karena harusnya pesan efisiensi itu bisa disampaikan dengan baik oleh para menterinya, yaitu seperti dana dana yang terkait perjalanan dinas, ATK, FGD, dan lain-lain, dan tidak terkait dengan biaya kuliah atau belanja pegawai," kata Iwan kepada wartawan, Rabu (19/2).
Selain hal itu, ia memandang faktor lain yang membuat Prabowo memutuskan mengganti Satryo adalah terkait aksi protes pegawai Kemendikbudristek di Januari 2025. Satryo didemo ASN kementeriannya atas dugaan kesewenang-wenangan.
"Mendikti Saintek juga membuat gaduh dan heboh setelah didemo oleh pegawainya karena dianggap semena-mena memecat dan memaki bawahannya. Jadi, menurut saya, menteri seperti ini memang pantas diganti," tegas Iwan.
Iwan menyebut reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ia yakin, Prabowo telah melakukan monitoring serta evaluasi kepada para bawahannya, sehingga muncul keputusan untuk mereshuffle Satryo.
"Karena memang, Mendikti Ristek ini saya melihat memang masuk pada kategori yang harus segera direshuffle, langkah Pak Prabowo ini saya kira sudah tepat. Kalau tidak, akan menghambat kinerja dan visi presiden," kata Iwan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
