"Penderita HIV/AIDS Bertambah, Idah Syahidah Fokus Pada Ketersediaan Obat." Ini judul berita di hulondalo.id (Gorontalo), 23/10-2020.
Secara kumulatif jumlah kasus Odha di Provinsi Gorontalo sebanyak 602, tapi perlu diingat bahwa epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terdeteksi (602) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut. Sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS yang diperlukan adalah langkah di hulu bukan langkah di hilir, seperti ketersediaan obat. Maka, pernyataan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Idah Syahidah, yang dijadikan judul berita adalah langkah di hilir.
Itu artinya membiarkan warga Gorontalo tertular HIV/AIDS (di hulu) baru diberikanh obat (di hilir).
Dalam berita disebutkan: Â Bahkan rencananya, Idah akan melakukan monitoring terhadap ketersediaan obat obatan hinga fasilitas kesehatan bagi para ODHA.
Sehebat apa pun fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat bagi Odha (penulisan tidak dengan semua huruf kapital karena Odha bukan akronimi tapi kata yang mengacu pada Orang dengan HIV/AIDS) kasus HIV/AIDS di Gorontalo akan terus bertambah karena di hulu terus terjadi insiden infeksi HIV baru.
Dalam berita tidak ada penjelasan tentang faktor risiko penularan HIV/AIDS pada 602 kasus yang terdeteksi. Faktor risiko bisa jadi acuan untuk penanggulangan HIV/AIDS di hulu.
Salah satu faktor risiko yang sangat umum dalam insiden infeksi HIV baru adalah melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan seseorang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komerisal (PSK).
PSK sendiri dikenal dua tipe, yaitu:
(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek prostitusi online, serta cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), dll.
Pemprov Gorontalo boleh-boleh saja menepuk dada dengan mengatakan di daerahnya tidak ada pelacuran. Secara de jure memang tidak ada lagi tempat pelacuran yang dibina Dinas Sosial seperti di era Orba yang dikenal sebagai lokalisasi. Tapi, secara de facto praktik pelacuran tetap ada yaitu yang melibatkan PSK tidak langsung.
Maka, jika penanggulangan HIV/AIDS di Gorontalo tidak menyasar praktik pelacuran yang melibatkan PSK tidak langsung itu artinya insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi di Gorontalo.
Laki-laki yang tertular HIV/AIDS melalui praktik pelacuran dengan PSK tidak lansung atau PSK langsung akan jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masayarakat. Bagi yang beristri akan menularkan HIV/AIDS ke istrinya dan pasangan seks yang lain.
Selain menjangkau praktik pelacuran yang melibatkan PSK tidak langsung perlu juga membuat regulasi untuk mendeteksi warga yang tertular HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi. Regulasi dibuat dengan pijakan yang tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Tanpa intervensi terhadap praktik pelacuran dan tanpa regulasi untuk mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS, penyebaran HIV/AIDS di Gorontalo jadi 'bom waktu' yang kelak jadi 'ledakan AIDS'. *
