Di tahun 1980-an Bank Dunia merilis hasil studi tentang angkutan atau transportasi di perkotaan yang menyebutkan sebuah kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa wajib mengoperasikan transportasi cepat massal yang bebas macet.
Transportasi itu kemudian dikenal sebagai mass rapid transit (MRT) dalam bentuk kereta listrik di bawah tanah atau melayang. MRT bukan untuk mengatasi kemacetan, seperti yang selalu diucapkan oleh pakar dan pengamat perkotaan di televisi, tapi opsi atau pilihan angkutan yang bebas macet.
Penglaju
Maka, proyek MRT, di bawah tanah, yang digagas Joko Widodo yang lebih dikenal sebagai Jokowi, waktu itu Gubernur DKI Jakarta, fase I dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus seharusnya dibangun 30 tahun yang lalu. Saat itu penduduk Jakarta berjumlah 6 503 449 (BPS).
Singapura mengoperasikan MRT yang membelah kota negara itu dari Utara-Selatan sepanjang enam kilometer pada tanggal 7 November 1987 yang melayani 2,411,700 warga dan pengulang-alik. Sampai tahun 2017 panjang rel MRT Singapura mencapai 199,6 km yang melintasi 119 stasiun. Tahun 1999 Singapura juga membangun LRT (light rail transit) sebagai pengumpan MRT.
Di Kuala Lumpur, Malaysia, KL Monorail Line, mulai dioperasikan tanggal 31 Agustus 2003 dengan pajang rel 8.6 km yang melewati 11 stasiun melayani 1,31 juta warga. Sekarang KL Monorail Line, di kalangan warga Malaysia disebut "MRT" sudah membelah KL Barat-Timur dan Utara Selatan dengan jaringan lebih dari 50 km.
Sedangkan Manila, Filipina, mengoperasikan Manila Light Rail Transit System (dalam bahasa Tagalog disebut Sistema ng Magaang Riles Panlulan ng Maynila) sejak 1 Desember 1984 dengan panjang rel total 33,4 km yang melewati 31 stasiun untuk layani 5,954,719 warga. LRT ini rel layang.
Dengan penduduk 9.603.417 jiwa di malam hari, Jakarta menjadi magnet bagi pekerja ulang-alik atau penglaju (commuters) dari berbagai kota mulai dari Bekasi, Karawang dan Purwakarta di belahan Timur, Depok, Bogor, dan Sukabumi di Selatan, serta Tengerang dan Serang di bagian Barat.Â
Dengan jumlah pengulang-alik atau penglaju setiap hari yang mencapai 1.500.000, walhasil, penduduk Jakarta di siang hari mencapai 11,1 juta jiwa Jakarta tidak menyediakan angkutan cepat massal (mass rapid transit/MRT atau light rapid transit/LRT).
[Baca juga: Monorail Jakarta: Tanggalkan Kepentingan Politis dan Bisnis Kedepankan Hak Publik]
Dengan jumlah penduduk 11 juta jiwa sampai tahun 2019 warga Jakarta dan penglaju hanya mengandalkan transportasi publik (bus kota, metromini, mikrolet dan TransJakarta), KRL (kereta rel listrik), kendaraan pribadi dan ojek. Tentu saja angkutan publik ini tidak bisa diandalkan karena akan menghadapi kemacetan dan persimpangan jalan raya dan rel kereta api (KA).
Mobilitas Warga
Dalam sebuah kesempatan di Istana Merdeka Presiden Jokowi mengatakan: "Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp 65 triliun per tahun." (finance.detik.com, 8/1-2019). Selain kerugian finansial ada juga kerugian waktu dan kesehatan serta memicu stres warga.
Maka, amatlah bersalasan kalau kemudian Jokowi memutuskan membangun MRT di Jakarta ketika Jokowi memegang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.Â
Pada tahap awal jalur MRT menghubungkan Bundaran HI ke Lebak Bulus sepanjang 15.7 km dengan 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah). Pembangunan dimulai 10 Oktober 2013 dan  selesai pada Maret 2019. MRT ini akan dikembangkan yaitu Koridor Selatan -- Utara (Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang 23.8 km dan Koridor Timur -- Barat sepanjang 87 km.
Karena mobilitas warga Jakarta dan penglaju yang kian tinggi MRT tidak bisa menjangkau semua sudut kota penyangga. Maka, dengan keberanian politik Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presdien (Perpres) No 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).Â
Perpres ini kemudian disempurnakan dengan menerbitkan Perspres No 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres No 98/2015 dan disempurnakan dengan Perpres No 49 Tahun 2017. LRT dibangun oleh PT Adhi Kaiya (Persero) Tbk dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang LRT ini, "Warta Kota" dan Kemenhub RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama komunitas pengguna KRL dan blogger dengan tema "Pembangunan LRT Jabodebek & Sumsel untuk Siapa?" di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta Pusat (13/2).
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri, kehadiran LRT akan mengubah pola transportasi masyarakat. Direncanakan LRT yang menghubungkan Cibubur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas dan Cawang-Bekasi Timur akan beroperasi mulai April 2021.
Saat ini progres pembangunan sarana fisik LRT, seperti dikatakan oleh Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Pundjung Setya Brata, sudah mencapai 58,3 persen. Yaitu Cawang-Cibubur 78,4 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 46,1 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 52,7 persen.
Masalah besar yang dihadapi adalah pembangungan depo di Bekasi Timur yang terhambat pembebasan tanah. "Tanpa depo LRT tidak bisa beroperasi," kata VP PMO Operation LRT Jabodebek Iwan Eka. Selain untuk 'parkir' rangkaian LRT depo juga diperlukan untuk perbaikan dan perawatan kereta.
Kehadiran MRT dan LRT di Jakarta dan kota-kota penyangga (Depok, Bogor dan Bekasi) akan mengubah pola bertransportasi masyarakat. Dalam bahasa Zulfikri MRT dan LRT akan  jadi peradaban baru masyarakat dalam bertransportasi. MRT sebagai moda baru transportasi akan beroperasi mulai Maret 2018, sedangkan LRT direncanakan akan dioperasikan pada April 2021.
Budaya Antre
Seperti dikatakan oleh Zulfikri, LRT di Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia yang berpenduduk di atas 1 juta jiwa sudah sangat terlambat. Apalagi jika dibandingkan dengan kota-kota di Asean, seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok dan Manila. Sedangkan Palembang seakan-akan dapat anugerah karena jadi kota pertama di Indonesia yang menikmati LRT.
Peradaban baru dalam transportasi dengan kehadiran KRL (kereta rel listrik yang disebut sebagai commuter line yang dioperasikan PT KAI), MRT dan LRT al. adalah 'keharusan' antre dan pembayaran non tunai (cashless) dengan kartu.Â
Seperti diketahui kebiasaan antre merupakan hal yang sangat sulit di Indonesia sehingga dengan kehadiran LRT antre akan jadi budaya baru. Begitu juga dengan pola penggunaan mobil pribadi diharapkan akan beralih ke LRT.
Dari aspek waktu tempuh, ekonomi dan lingkungan LRT sangat efisien, yaitu waktu tempuh yang terukur, kapasitas angkut yang besar, energi ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Jalur  LRT pun langsung menuju ke pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi.
Menjawab pertanyaan peserta mengapa jalur LRT tidak ada ke Tangerang, Zulfikri mengatakan pihaknya sedang merancang koridor MRT Barat-Timur yang akan menyinggahi Tangerang. "Ya, ini fasilitas untuk warga Tangerang selain KRL yang sudah ada," kata Zulfikri.
Hanya saja, seperti dikatakan oleh Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno diperlukan feeder atau angkutan pengumpan dari permukiman ke stasiun LRT agar warga tidak lagi harus memakai jasa transportasi lain, seperti ojek.
Sedangkan pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, berharap kehadiran LRT dapat mendongkrak perkembangan masyarakat di sisi jalur, terutama di sekitar stasiun LRT.
LRT memakai gerbong buatan PT INKA Madiun. Gerbong buatan PT INKA sudah diekspor ke beberapa negara di Asia, seperti Singapura dan Filipina serta ke Afrika. Setiap rangkaian terdiri atas 6 kereta dengan daya angkut 740 penumpang dan 1.308 penumpang dalam kondisi penuh. Tersedia 31 rangkaian yang akan melayani warga Jabodebek mulai pukul 04.00 -23.00 setiap hari. *
