Selain itu, apakah Pemprov Kaltara bisa menjamin tidak ada laki-laki dewasa warga Kaltara yang melakukan perilaku seksual yang berisiko tertular HIV di luar Kaltara atau di luar negeri?
Ini pun pastilah tidak bisa.
Maka, ada laki-laki dewasa warga Kaltara yang berisiko tertular HIV. Yang tertular HIV akan menularkan HIV ke istri atau pasangan seksual lain. Itu artinya penyebaran HIV secara horizontal terus terjadi di Kaltara.
Lalu, apa yang dilakukan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Kaltara dalam upaya menanggulangi penyebaran HIV/AIDS?
Yang dijalankan al. penjaringan ke kelompok berisiko. Selain itu berdasarkan amanat Perda No 7/2017 tentang Pencegahan HIV/AIDS ada mobile vctitu untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelompok berisiko pekerja perusahaan, serta tempat hiburan malam.
Langkah-langkah di atas adalah penanggulangan di hilir yaitu menjalankan tes HIV kepada warga yang sudah tertular HIV. Ini sama saja dengan membiarkan warga tertular HIV (di hulu).
Dalam beita tidak ada penjelasan apakah suami-suami ibu hamil yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS itu menjalani tes HIV. Kalau suami-suami itu tidak menjalani tes HIV, itu artinya 12 laki-laki itu jadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal, terutama melalui hubungan seksual di dalam dan di luar nikah, di masyarakat.
Maka, yang diperlukan adalah langkah konkret di hulu yaitu menurunkan insiden infeksi HIV baru, terutama pada laki-laki dewasa, yaitu melakukan intervensi yang mewajibkan laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK. Intervensi hanya bisa dilakukan jika praktek PSK, dalam hal ini PSK langsung, dilokalisir.
Karena praktek PSK langsung yang tidak dilokalisir maka intervensi tidak bisa dijalankan, sedangkan intervensi untuk PSK tidak langsung jelas tidak bisa dilakukan karena mereka tidak kasat mata.
 Karena tidak ada langkah konkret di hulu, maka penyebaran HIV/AIDS di masyarakat Kaltara terus terjadi yang merupakan 'bom waktu' yang kelak akan jadi 'ledakan AIDS'. *
