Aspal Buton: Jalan Sunyi Menuju Kedaulatan Ekonomi

Ketika pandemi memaksa kita menambah utang besar, semua pihak menuding kondisi darurat. Namun mengapa saat peluang di depan mata, kita justru ragu? Kedaulatan ekonomi bukan hanya tentang krisis, tetapi keberanian mengambil keputusan saat situasi normal. Dan keberanian itu tampaknya langka.

Politik sering dijadikan alasan: kepentingan, oligarki, atau kalkulasi pemilu. Namun rakyat tidak bisa hidup dari alasan. Mereka butuh jalan, lapangan kerja, dan kebanggaan atas kekayaan sendiri. Mengabaikan Buton berarti mengabaikan janji konstitusi untuk mensejahterakan rakyat.

DPR meminta peta jalan pengelolaan utang, tetapi mengapa tidak sekaligus meminta peta jalan swasembada aspal 2030? Peta itu jauh lebih konkret dalam menambah pendapatan negara. Setiap ton aspal Buton yang diolah adalah pajak, devisa, dan pembangunan daerah. Mengapa peta jalan itu tidak pernah disusun serius?

Dalam setiap pidato tentang kemandirian ekonomi, para pemimpin menyebut kedaulatan pangan, energi, dan industri. Tetapi jarang menyebut kedaulatan material infrastruktur. Seolah aspal hanyalah urusan kecil. Padahal tanpa jalan, semua sektor lain akan terhenti.

Sejarah ekonomi dunia menunjukkan negara maju memanfaatkan habis sumber dayanya sebelum mencari utang. Indonesia justru membalik logika itu. Kita membiarkan kekayaan alam menganggur, lalu menadahkan tangan ke kreditur asing. Jalan sunyi Buton adalah saksi bisu dari paradoks itu.

Setiap generasi pemimpin diuji oleh pilihan sederhana: mengelola kekayaan sendiri atau bergantung pada pinjaman. Generasi sekarang sedang menghadapi ujian itu, dan jawabannya akan menentukan masa depan. Aspal Buton adalah kertas ujian yang menunggu tanda tangan kebijakan. Jika dibiarkan, sejarah akan menulis: kita gagal karena takut mengambil peluang.

Kedaulatan ekonomi bukan teori di ruang sidang, tetapi keberanian menapaki jalan sunyi. Aspal Buton memberi kita kesempatan emas untuk membuktikan itu. Pertumbuhan berbasis pendapatan sejati dimulai dari sini, bukan dari obligasi asing. Pertanyaannya: beranikah kita menempuh jalan sunyi menuju kedaulatan ekonomi, atau terus memilih kebisingan utang yang menyesakkan?