Konstitusionalkah Kabinet?

Hampir tak ada ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan -- sebagaimana ada di negara lain -- bahwa seorang menteri tidak dibenarkan membicarakan apa yang ia kerjakan, baik ketika menjadi menteri ataupun sesudahnya, jika bukan atas permintaan pengadilan. 

Apalagi kalau yang dibuka ke publik itu adalah kisah perseteruan antara sang menteri dengan kolega dan atau atasannya dalam sidang-sidang kabinet. Dan lebih-lebih yang masuk dalam kategori rahasia.

Ya, tak ada ketentuan itu sama sekali. Administrasi Indonesia begitu terbuka, pun pihak-pihak yang bekerja di belakangnya. Segala jenis informasi kini bisa bernilai publik. Justru yang menyembunyikan informasi dimaksud, bisa dikenai hukuman. 

Tidak perlu publik menjadi dokter gigi, kapanpun dan dimanapun, pejabat-pejabat publik dengan spontan bakal mengangakan mulut mereka ketika ditanyakan tugas dan tanggungjawab mereka. 

Bukan hanya pejabat dengan pangkat lebih tinggi, atau penyidik kepolisian, sebagai pihak yang wajib diberikan keterangan atau laporan pekerjaan. Karena vox populi vox dei, rakyatlah yang menjadi atasan atau tuan dari penyelenggara negara. 

Presiden hanyalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sementara Rakyat adalah pemilik kedaulatan (tahta) tertinggi. Daulat rakyat yang bukan lagi daulat tuanku.

Karena itu, sebelum benar-benar menjadi persoalan, aspek konstitusionalitas kabinet perlu digali, diurai dan dipahami. Sebelum masuk kepada nominasi nama-nama menteri, sebaiknya Presiden Joko Widodo bersama penasehatnya memikirkan secara serius tentang nomenklatur kementerian yang hendak dibentuk. 

Selain itu, bagaimana masing-masing kementerian yang sudah diputuskan itu saling bersinergi dalam struktur yang solid. Struktur pada gilirannya membawa pengaruh kepada kultur kabinet yang berjalan. Tanpa struktur, kultur bisa menjadi kabur dan hancur.

Sebab nomenklatur kementerian itulah yang menjadi mesin utama yang dikendarai Jokowi - Ma'ruf Amin dalam menjalankan armada pemerintahan. 

Sementara para menteri hanyalah asisten rumah tangga pemerintahan atau mirip asisten pribadi sosok-sosok selebriti tanah air yang muncul di layar televisi. Jadi, jangankan siswa-siswa sekolah, bahkan saya juga tidak hafal nama-nama menteri secara keseluruhan. 

Beruntung ada internet, hingga kalau ada yang bertanya, bisa browsing dengan segera. Walau pamor sebagai menteri (kadang) lebih hebat daripada jabatan pemerintahan lain, tetapi secara legitimasi lebih lemah dibandingkan dengan kepala desa yang dipilih secara langsung. Apalagi dibandingkan dengan kepala daerah.