"Pilar yang dibangun Inggris-Belanda kita hancurkan, kita ganti baru dengan hasil kesepakatan tahun ini. Nah, pilar baru inilah yang kemudian akan jadi batas baru antara Indonesia-Malaysia di sebatik," ucap Ade.
Pemberitaan ini menjadi satu-satunya petunjuk, bagaimana kisruh 44 warga Indonesia pemilik lahan di pulau sebatik, bersitegang dengan warga Malaysia yang menurut informasi akan mengambil alih lahan perkebunan, yang menurut hasil pengukuran terbaru masuk ke dalam wilayah Malaysia.
Tak main-main sekitar 2,16 km lahan yang ada di pulau sebatik wilayah Indonesia, dinyatakan masuk wilayah Malaysia akibat pergeseran patok batas Negara.
Dalam hal ini pemerintah daerah masih menunggu kepastian tentang batas wilayah yang disepakati kedua negara secara resmi, sebelum mengambil tindakan apapun terhadap tuntutan warganya.
Sangat menggelitik akal sehat, saat suatu keputusan yang belum resmi, atau belum disosialisasikan negara, menjadi polemik yang mengusik rasa nasionalisme atas kedaulatan wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
Sudah resmi atau belum?
Masih suatu misteri, bagaimana pemerintah daerah dan instansi terkait tidak merencanakan solusi untuk status kepemilikan lahan penduduknya yang berpindah wilayah negara, sampai adanya laporan dari warga yang dirugikan, dan bagaimana patok batas negara bisa bergeser /berganti baru?
Ada dua kemungkinan yang menyebabkan peristiwa diatas dapat terjadi:
Pertama, pemerintah pusat melalui BPN terlambat memberikan arahan terkait penyesuaian batas negara diwilayah tersebut kepada pemerintah daerah setempat.
Kedua, memang belum ada release resmi dari pemerintah pusat, karena memang rangkaian kesepakatan batas negara baru sampai pada hasil pengukuran, belum sampai pada kesepakatan akhir. Pun sudah ada patok batas negara yang bergeser atau terbaru.
Indonesia yang adem ayem atau Malaysia kelewat nafsu?
Ketegangan antar warga Indonesia dan Malaysia di pulau sebatik tidak semestinya terjadi, jika kedua negara dapat memberikan informasi yang jelas terhadap hasil kesepakatan tersebut kepada masyarakat.
Dalam hal ini, seperti biasanya Malaysia bergerak cepat untuk urusan klaim-klaim semacam ini, dan Indonesia tidak belajar dari peristiwa pembangunan mercusuar oleh Malaysia di tanjung datu, Kalimantan barat di tahun 2014. Belakangan setelah didesak mercusuar tersebut dibongkar sendiri.
