Persoalan Keuangan Daerah di Aceh Sudah Semakin Baik

JAKARTA-Independent, Salah satu kinerja pemerintahan yang baik adalah terlihat dari laporan keuangannya. Dalam Rakor (Rapat Koordinasi) Pengelolaan Keuangan provinsi Aceh terlihat beberapa daerah telah membuat laporan keuangan yang baik dan dapat sejumlah penghargaan.

Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada kabupaten/kota yang sudah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tinggi.

Piagam pemerintah kepada kabupaten dan kota yang telah menyusun laporan keuangan 2017 dengan baik sehingga mendapat WTP-Wajar Tanpa Pengecualian. Mereka yang mendapatkan piagam adalah Kota Sabang, Subulussalam, Langsa, Aceh Jaya, Nagan Raya, Abdya, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireun, pidie dan Pidie Jaya.

Piagam Penghargaan bagi kota Subulussalam/dokpri

Disini diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan ke-3 tahun ini sebesar 4,78 persen. Angka itu meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,10 persen. Pertumbuhan itu lebih banyak ditopang oleh usaha pertanian yang menjadi sektor unggulan kita dengan kontribusi 29,52 persen terhadap PDBR Aceh.

Kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) Pengelolaan Keuangan provinsi Aceh  ini merupakan hajatan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Aceh, yang diselenggarakan di Amel Convention Hall, Banda Aceh.

Thema Rakor Pengelolaan Keuangan provinsi Aceh tahun 2017 adalah,"Kerja Bersama Membangun Bangsa dari Daerah."

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Zaid Burhan Ibrahim dalam sambutan mengatakan bahwa,"Rakor digelar dalam rangka mempererat hubungan instansi pemerintah pusat di daerah dengan pemerintah daerah, serta instansi lain dalam pengelolaan keuangan di Aceh serta diharapkan adanya kesepahaman dalam meningkatkan koordinasi dan hubungan antara instansi vertikal dan pemerintah daerah.

Dalam Rakor ini terlihat bahwa persoalan keuangan daerah di Aceh sudah semakin baik dimana pembahasnya tepat waktu. Di tahun 2018 agar pembahasan dan pengesahan keuangan daerah diharapkan selesai di awal tahun anggaran sangat berpengaruh dalam penilaian BPK atas kinerja keuangan daerah.

Ketepatan waktu dalam penetapan APBK sangat berpengaruh terhadap penilaian BPK untuk laporan keuangan pemerintah daerah. Kita bersyukur bahwa penilaian BPK kepada pemerintahan di Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini terus menunjukkan peningkatan.

Pasca penyerahan penghargaan kepada sejumlah daerah juga diadakan diskusi panel, serta sosialisasi: "Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah," Sosialisasi :"Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa," serta Sosialisasi :"Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah dan Permasalahan Keuangan Daerah."

Rachmad Yuliadi Nasir (SMS/WA: 0888.7211.300)