Karena itu, keseimbangan moneter dan fiskal mutlak dijaga. Dana yang ditarik dari BI harus benar-benar produktif. Produktif berarti menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, dan memperkuat kemandirian desa. Bukan sekadar memperbesar angka kredit di pusat.
Desa juga menginginkan transparansi. Mereka tak ingin dana Rp200 triliun hanya jadi wacana atau berhenti di bank. Masyarakat menunggu mekanisme jelas agar mereka bisa mengakses kredit, memantau alokasi, dan menuntut pertanggungjawaban jika ada penyimpangan.
Pemerintah pusat perlu memastikan distribusi manfaat merata. Jangan sampai desa tertinggal, sementara kota lebih dulu menikmati. Bila desa kembali terabaikan, kebijakan ini hanya akan memperlebar kesenjangan, bukan memperkecil.
Akhirnya, harapan desa kini berada di pundak Menkeu baru. Kebijakan Rp200 triliun akan diuji di lapangan: apakah sekadar menambah likuiditas, atau benar-benar mengubah wajah desa. Jawabannya akan menentukan seberapa besar keberpihakan negara terhadap akar rumput.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
