Gagasan ini menjadi sinyal positif bahwa para KPM mulai menyadari pentingnya menyatukan suara dan memperkuat jejaring antar desa. Di tengah tantangan teknis dan administratif, kebersamaan seperti ini bisa menjadi titik awal bagi penguatan kapasitas komunitas pendamping itu sendiri.
Namun, sebagaimana disarankan dalam berbagai pelatihan fasilitasi komunitas oleh Bappenas dan Kemendesa, forum sebaiknya dibentuk secara bertahap. Dimulai dari tingkat kecamatan, lalu setelah kuat dan berjalan efektif, baru dilembagakan menjadi forum KPM tingkat kabupaten.
Forum ini dapat menjadi ruang belajar bersama untuk berbagi pengalaman, mencari solusi atas persoalan teknis, dan menyuarakan kepentingan kolektif. Dalam jangka panjang, forum ini diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam memastikan keberlanjutan layanan dasar dan optimalisasi pemanfaatan data.
Meningkatkan Keterlibatan dalam Musyawarah Desa
KPM selama ini seringkali hanya dipandang sebagai operator input data. Padahal, sesuai mandatnya, peran KPM tidak sebatas teknis. Mereka juga harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan berkelanjutan.
Keterlibatan aktif KPM dalam musyawarah desa (musdes), baik dalam penyusunan RKPDes maupun APBDes, menjadi sangat krusial. Dengan demikian, data yang mereka himpun tidak sekadar menjadi angka, tetapi bisa benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang relevan dan tepat sasaran.
Kementerian Desa melalui Panduan Implementasi SDGs Desa (2021) menegaskan bahwa pembangunan berbasis data harus dimulai dari musyawarah desa yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks ini, KPM berada pada posisi strategis sebagai penghubung antara data lapangan dan arah kebijakan desa.
Akhirnya, kisah dari Kecamatan Jonggat menjadi potret kecil dari tantangan dan potensi besar yang dihadapi oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) di seluruh Indonesia. Ketika proses pembangunan semakin bergantung pada ketepatan data, maka para penjaga data ini tidak boleh dipinggirkan.
Data telah menjadi darah dari sistem pembangunan. Maka dari itu, para KPM harus diberdayakan, dilindungi, dan ditempatkan secara strategis dalam ekosistem kebijakan desa. Mereka bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi aktor penting yang memastikan arah pembangunan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil.
Forum KPM adalah salah satu strategi menuju penguatan posisi tersebut. Sudah saatnya desa menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang beton dan bangunan fisik, tetapi juga tentang manusia, data, dan suara-suara dari bawah yang selama ini sering terabaikan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
