Bukan Sekadar Penginput Data: Meneguhkan Peran KPM Lewat Forum e-HDW

Perjalanan pembangunan desa di Indonesia kini makin bergantung pada kekuatan data yang akurat dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi sangat krusial, khususnya dalam mendorong intervensi layanan dasar yang berbasis pada data yang valid dan terkini.

Sistem e-HDW dirancang untuk mendukung pemerintah desa melalui peran aktif KPM dalam mengidentifikasi dan menangani persoalan layanan dasar. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dukungan terhadap KPM masih belum sepenuhnya optimal dan menghadapi berbagai tantangan teknis maupun struktural.

Diskusi bersama KPM se-Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Di sisi lain, muncul pula inisiatif strategis dari para KPM sendiri yang berpotensi memperkuat posisi dan peran mereka dalam mendukung sistem layanan dasar desa ke depan.

KPM: Pilar Pembangunan Manusia Berbasis Data

KPM di desa memiliki mandat penting dalam mendukung konvergensi pencegahan stunting, terutama melalui aplikasi e-HDW. Tugas mereka mencakup pendataan sasaran, pemantauan penerima manfaat, serta pelaporan data untuk mendukung perencanaan dan intervensi program yang tepat sasaran.

Data yang dikumpulkan KPM menjadi fondasi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Nugroho dan Wibowo (2020) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data (Bappenas) menegaskan bahwa transformasi pembangunan hanya dapat dicapai jika berbasis data yang akurat dan partisipatif.

Meski e-HDW menjadi alat bantu penting, proses pengumpulan dan penginputan data oleh KPM tidak selalu berjalan lancar. Dari diskusi dengan KPM se-Kecamatan Jonggat terungkap bahwa dashboard e-HDW sering mengalami kendala teknis, menyebabkan keterlambatan bahkan terhentinya input data triwulan pertama dan kedua. Meski begitu, gangguan teknis tersebut kini telah berhasil diatasi.

Kesenjangan Dukungan dan Beban KPM

Permasalahan lain yang mencuat adalah soal penganggaran operasional, khususnya untuk kebutuhan kuota internet. Ada KPM yang mendapat dukungan dana dari desa sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan. Namun, tidak sedikit pula yang tidak memperoleh dukungan sama sekali dari desa.

Keberhasilan intervensi sosial sangat bergantung pada keberlangsungan kerja kader lapangan. Sayangnya, tugas mereka sering kali tidak didukung oleh infrastruktur dan logistik yang memadai. Padahal, mereka adalah ujung tombak dalam pengumpulan dan pemanfaatan data yang strategis di tingkat desa.

Ketiadaan dukungan ini menunjukkan bahwa belum semua desa memandang peran KPM sebagai bagian integral dari pembangunan. Padahal, keberadaan KPM dan data e-HDW sangat relevan dalam mendukung prioritas nasional seperti penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem secara terarah dan berbasis data.

Inisiatif Forum: Menguatkan Posisi dan Peran KPM

Dalam diskusi bersama KPM se-Kecamatan Jonggat, muncul satu gagasan menarik: pembentukan Forum KPM tingkat kecamatan bahkan kabupaten. Usulan ini berasal dari KPM Desa Pengenjek (Munawir) dan disetujui secara KPM dari desa-desa lainnya, meskipun forum tersebut belum terbentuk secara formal.

Gagasan ini menjadi sinyal positif bahwa para KPM mulai menyadari pentingnya menyatukan suara dan memperkuat jejaring antar desa. Di tengah tantangan teknis dan administratif, kebersamaan seperti ini bisa menjadi titik awal bagi penguatan kapasitas komunitas pendamping itu sendiri.

Namun, sebagaimana disarankan dalam berbagai pelatihan fasilitasi komunitas oleh Bappenas dan Kemendesa, forum sebaiknya dibentuk secara bertahap. Dimulai dari tingkat kecamatan, lalu setelah kuat dan berjalan efektif, baru dilembagakan menjadi forum KPM tingkat kabupaten.

Forum ini dapat menjadi ruang belajar bersama untuk berbagi pengalaman, mencari solusi atas persoalan teknis, dan menyuarakan kepentingan kolektif. Dalam jangka panjang, forum ini diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam memastikan keberlanjutan layanan dasar dan optimalisasi pemanfaatan data.

Meningkatkan Keterlibatan dalam Musyawarah Desa

KPM selama ini seringkali hanya dipandang sebagai operator input data. Padahal, sesuai mandatnya, peran KPM tidak sebatas teknis. Mereka juga harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan berkelanjutan.

Keterlibatan aktif KPM dalam musyawarah desa (musdes), baik dalam penyusunan RKPDes maupun APBDes, menjadi sangat krusial. Dengan demikian, data yang mereka himpun tidak sekadar menjadi angka, tetapi bisa benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang relevan dan tepat sasaran.

Kementerian Desa melalui Panduan Implementasi SDGs Desa (2021) menegaskan bahwa pembangunan berbasis data harus dimulai dari musyawarah desa yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks ini, KPM berada pada posisi strategis sebagai penghubung antara data lapangan dan arah kebijakan desa.

Akhirnya, kisah dari Kecamatan Jonggat menjadi potret kecil dari tantangan dan potensi besar yang dihadapi oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) di seluruh Indonesia. Ketika proses pembangunan semakin bergantung pada ketepatan data, maka para penjaga data ini tidak boleh dipinggirkan.

Data telah menjadi darah dari sistem pembangunan. Maka dari itu, para KPM harus diberdayakan, dilindungi, dan ditempatkan secara strategis dalam ekosistem kebijakan desa. Mereka bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi aktor penting yang memastikan arah pembangunan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil.

Forum KPM adalah salah satu strategi menuju penguatan posisi tersebut. Sudah saatnya desa menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang beton dan bangunan fisik, tetapi juga tentang manusia, data, dan suara-suara dari bawah yang selama ini sering terabaikan.