Secara ekonomi, bantuan BBM untuk TPP mungkin terlihat terlalu mikro untuk disebut sebagai penggerak ekonomi. Namun mari kita lihat dalam konteks pembangunan dari pinggiran. Ketika pendamping lebih aktif, kegiatan desa cenderung berjalan lebih lancar dan terukur.
Dengan adanya energi untuk menjangkau desa, TPP bisa lebih optimal mendampingi BUMDes, mengidentifikasi potensi lokal, atau mengawal kegiatan padat karya tunai. Rantai dampaknya pun meluas. Desa bergerak, warga bekerja, dan perputaran ekonomi lokal pun mendapat dorongan.
Di sisi lain, SPBU lokal yang ditunjuk untuk menyalurkan voucher juga mendapat efek ekonomi. Ada sirkulasi konsumsi baru yang mungkin kecil, tapi stabil. Dalam situasi pasca pandemi dan tekanan fiskal daerah, setiap dorongan pada ekonomi lokal layak diapresiasi.
Kuncinya adalah kesinambungan dan kejelasan sistem. Jika bantuan ini konsisten, maka ia akan menjadi bagian dari ekosistem operasional pendampingan. Dan jika TPP bekerja lebih efektif, maka desa bisa lebih maju dalam merancang pembangunan yang produktif dan berkelanjutan.
Membaca Gerak, Bukan Sekadar Angka
Tantangan dalam dunia pendampingan desa bukan hanya soal anggaran, tapi soal keberlanjutan gerak. Dalam banyak kasus, keberhasilan pembangunan desa bukan diukur dari berapa proyek yang selesai, melainkan dari seberapa aktif proses musyawarah dan partisipasi warga berjalan.
Pendamping desa adalah fasilitator proses itu. Mereka menghidupkan ruang diskusi, menjembatani antara aparatur desa dan warga, serta mengingatkan soal arah kebijakan yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lokal. Semua itu butuh energi—secara harfiah dan simbolik.
Bantuan BBM memang bukan jawaban tunggal atas semua persoalan. Namun ia memberi nafas pada gerak. Dalam sistem yang saling bergantung, satu titik lemah bisa melumpuhkan keseluruhan kerja. Sebaliknya, satu titik dukungan bisa menguatkan keseluruhan rantai tindakan.
Kita perlu lebih banyak membaca gerak. Bukan hanya angka output, tapi proses sosial yang terjadi di lapangan. Dari situlah kita bisa melihat bahwa sebuah voucher BBM bisa menjelma menjadi alat bantu yang memperkuat kualitas pembangunan desa yang lebih hidup.
Melihat Jauh ke Jalan Depan
Langkah DPMD Lombok Tengah perlu diapresiasi dan dicontoh oleh daerah lain. Ini adalah contoh bagaimana kebijakan operasional bisa tepat sasaran, efisien, dan berdampak sistemik. Namun ke depan, perlu pemikiran lebih luas tentang bagaimana mendukung pendamping desa secara berkelanjutan.
Selain BBM, ada kebutuhan lain yang tak kalah penting seperti pelatihan rutin, dukungan psikososial, insentif berbasis kinerja, hingga akses terhadap teknologi informasi. Semua itu menjadi bagian dari infrastruktur kerja pendamping yang kerap luput dari perencanaan anggaran.
Gerakan pembangunan desa harus dimulai dari penguatan fondasi manusianya. Dan pendamping desa adalah salah satu aktor kunci. Memberi mereka dukungan adalah memberi ruang bagi pembangunan yang lebih adil dan berakar. Sebab dari desa, republik ini bertumbuh.
