Indeks kelembagaan desa juga cukup menjanjikan, dengan angka 55,89. Ini membuka peluang besar untuk memperkuat kepemimpinan lokal, tata kelola pemerintahan desa, serta sistem pelayanan publik yang lebih inklusif dan tanggap.
Sayangnya, semua capaian dan tantangan ini belum sepenuhnya representatif. Basis data masih terbatas. Dari target 718.563 individu, baru sekitar 40,63% yang berhasil terdata dalam sistem SDGs Desa secara nasional.
Ini menandakan bahwa pembaruan dan kelengkapan data menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa data yang akurat, arah kebijakan dan intervensi pembangunan akan cenderung spekulatif, bahkan bisa salah sasaran dan merugikan masyarakat.
Sebagaimana diingatkan oleh para pemikir desa seperti Sutoro Eko dan Gunawan Wiradi, kekuatan pembangunan desa bukan terletak pada besar-kecilnya anggaran, melainkan pada kualitas informasi dan ketepatan respon terhadap lokalitas.
Dengan penguasaan informasi dan keberpihakan pada kebutuhan nyata warga, desa dapat menjadi pusat peradaban baru yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Desa yang tidak hanya dibangun, tetapi juga membangun dirinya sendiri.
Strategi 1000 Hari Pemerintahan Baru: Menyemai Sejahtera dari Desa
Untuk mengakselerasi transformasi desa dalam 1000 hari pertama pemerintahan baru, berikut langkah-langkah strategis yang perlu diambil:
- Masifkan Pembaruan Data SDGs Desa Instruksikan seluruh jajaran hingga tingkat desa untuk memperbarui data warga dan keluarga secara intensif. Tanpa data mutakhir, perencanaan pembangunan akan kehilangan arah.
- Dorong Skema Dana Desa Berbasis Kinerja SDGs Jadikan capaian SDGs Desa sebagai indikator insentif dan perencanaan. Desa dengan progres tinggi bisa menjadi teladan, sedangkan yang tertinggal diberi dukungan lebih besar.
- Aktifkan Kolaborasi Lintas Sektor Bangun kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, pesantren, dan LSM lokal untuk mendorong inovasi dan teknologi tepat guna di desa.
- Tajamkan Arah Program Daerah Berdasarkan Skor SDGs Fokuskan intervensi pada bidang-bidang kritis seperti pengentasan kesenjangan, peningkatan permukiman layak, dan transisi menuju konsumsi-produksi yang berkelanjutan.
- Kembangkan Kelembagaan Desa dan Budaya Adaptif Berikan pelatihan kepada aparatur desa, dorong digitalisasi layanan, serta bangun kepemimpinan muda desa sebagai garda transformasi.
- Fokus pada Perlindungan Sosial Desa Perkuat jaring pengaman sosial di desa, seperti program ketahanan pangan, layanan dasar, dan bantuan langsung berbasis kebutuhan warga.
- Lestarikan Lingkungan dan Perkuat Ketahanan Iklim Jadikan desa sebagai titik awal gerakan pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim melalui pelibatan warga dalam pengelolaan sumber daya lokal.
- Konkretkan Visi “Sejahtera dari Desa” ke dalam Aksi Jangan biarkan jargon hanya menjadi hiasan retoris. Pastikan seluruh OPD dan kebijakan daerah merujuk pada prinsip dan indikator “Sejahtera dari Desa.”
Roadmap Pembangunan Berbasis SDGs Desa (2025–2030)
Untuk menopang strategi jangka panjang, berikut tahapan roadmap pembangunan lima tahunan yang dapat diadopsi:
Fase I (2025–2026): Fondasi dan Konsolidasi Data
- Pemutakhiran dan pelengkapan data SDGs Desa secara menyeluruh.
- Integrasi data dengan sistem perencanaan desa dan kabupaten.
- Pelatihan perangkat desa tentang penggunaan data untuk perencanaan.
Fase II (2027–2028): Akselerasi Program dan Infrastruktur Sosial
- Penguatan layanan dasar: pendidikan, kesehatan, sanitasi.
- Pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan koperasi.
- Distribusi anggaran berbasis capaian SDGs Desa.
Fase III (2029–2030): Transisi Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan regenerasi kepemimpinan desa.
- Implementasi penuh energi bersih dan digitalisasi layanan desa.
- Evaluasi capaian dan penyusunan strategi lanjutan pasca-2030.
