Pemerintah RI tak perlu bayar diyat untuk Satinah.
Itulah kalimat ungkapan yang tepat untuk TKW Satinah yang sedang menanti hukuman pancung di Arab Saudi. Kenapa ?
Bukan saya ataupun orang-orang yang sependapat dengan saya tak punya nurani apalagi kejam. Saya tak setuju jika Pemerintah RI menggunakan uang rakyat untuk menyelematkan seorang Satinah yang pergi dan berkerja untuk kepentingan keluarganya meski ia merupakan salah seorang dari rakyat negeri ini.
Uang diyat yang diminta keluarga korban pembunuhan oleh Satinah itu, sebesar sekitar Rp 21 milyar, sangat besar, bisa untuk membangun fasilitas publik yang sangat dibutuhkan rakyat banyak.
Beberapa pendapat muncul terkait dengan masalah diyat untuk Satinah ini; kesediaan Pemerintah Indonesia untuk membayar diyat bagi Satinah, akan dikhawatirkan pihak keluarga korban akan menjadikan Pemerintah Indonesia sebagai objek pemerasan. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah akan berapa banyak uang lagi yang bakal dirogoh oleh Pemerintah jika mesti membayar ataupun membiayai ratusan TKI yang terancam hukuman mati di beberapa negara.
Kelangsungan hidup secara layak rakyat Indonesia yang ratusan juta jumlahnya tentu lebih sangat penting daripada yang berjumlah ratusan TKI yang sedang menanti hukuman mati. Jika Pemerintah Indonesia merasa peduli terhadap warga negaranya yang sedang menanti hukuman mati itu, sudah terlambat. Mestinya kepedulian tersebut sudah sejak awal dilakukan selama dalam proses peradilan dengan terus mengawal warganya yang terkait masalah hukum; mengirim lawyer untuk terus mendampingi tersangka selama proses penyidikan hingga ke proses peradilan.
Jika pun ingin membantu para warga negara yang sedang menanti hukuman mati itu, cara lain bisa dilakukan dengan tak melibatkan langsung Pemerintah Indonesia. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mencari dan mengumpulkan sumbangan dari tiap rakyat. Jika terdapat 100 juta rakyat Indonesia saja yang peduli dengan menyumbang Rp 1.000 tiap orang, maka akan terkumpul dana sebesar Rp 100 milyar, lebih dari cukup jika cuma untuk Satinah, sisanya bisa untuk membayar diyat buat terpidana lainnya.
Akhirnya, jika pengiriman TKI (buruh migran) ke luar negeri negeri cuma terus menuai masalah, Pemerintah Indonesia harus tegas menghentikan pengirimanTKI. Lagi pula para TKI yang berkerja di luar negeri itu kebanyakan tak memiliki keahlian (non skill) yang mana pekerjaan mereka tersebut masih banyak tersedia dan dilakukan di negeri sendiri, hanya masalahnya berbeda pada besar kecilnya gaji saja.
Pemerintah RI sudah saatnya serius dan fokus memikirkan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi para TKI yang kini tersebar di berbagai negara itu. Sangat ironis negeri yang kaya raya ini tapi justru mengemis pekerjaan dan jadi "jongos" di negeri orang.