Oleh: Iman Sadewa RukkaÂ
Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin tengah menghadapi tantangan pengelolaan fiskal yang pelik. Efisiensi anggaran kembali menjadi sorotan utama dalam arah kebijakan tahun berjalan, bahkan dengan kemungkinan besar ditiadakannya program pembangunan fisik hingga akhir tahun 2025.
Dalam rapat koordinasi dan evaluasi lintas OPD yang digelar Selasa (6/5/2025), Appi --- sapaan akrab Munafri --- menegaskan pentingnya rasionalisasi belanja daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerja agar berdampak langsung kepada masyarakat, dengan menitikberatkan pada sektor prioritas seperti layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan infrastruktur esensial.
"Seperti layanan kesehatan primer, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan infrastruktur dasar. Disfungsi program harus segera diatasi demi efektivitas pelayanan publik di Kota Makassar," ujar Appi, sebagaimana dikutip dari MakassarToday.com.
Langkah ini tentu dapat dimaklumi dalam konteks keuangan daerah yang terbatas. Namun, kekhawatiran juga muncul di kalangan warga. Beberapa program pembangunan fisik, yang sejatinya menjadi kebutuhan riil masyarakat, terancam tertunda atau bahkan dibatalkan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Appi yang menyebut adanya program infrastruktur yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir.
Menurut salah satu warga Kecamatan Biringkanaya, Rahmat (43), rencana pembangunan drainase di wilayahnya sudah lama ditunggu karena kerap terjadi banjir saat musim hujan. "Kalau ditunda lagi, kami warga yang rugi. Padahal drainase itu penting. Kami sudah sering ajukan proposal," ungkapnya.
Pernyataan warga seperti Rahmat menggambarkan realita di lapangan. Ketika program fisik ditunda demi efisiensi, maka konsekuensinya adalah perpanjangan masalah-masalah mendasar yang sudah lama menghantui warga.
Meski demikian, langkah Pemkot Makassar juga bisa dibaca sebagai strategi untuk menyelamatkan program-program pelayanan dasar agar tetap berjalan optimal. Dalam banyak kasus, pembangunan fisik yang dipaksakan di tengah keterbatasan anggaran justru berakhir dengan kualitas buruk atau proyek terbengkalai.
Wali Kota Appi menyebut bahwa saat ini pihaknya menunggu hasil perhitungan dan evaluasi dari masing-masing OPD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Tujuannya agar program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan publik secara adil dan merata.
"Artinya ini adalah sesuatu yang kita kedepankan untuk menjaga stabilitas masyarakat yang ada di wilayah paling kecil itu," ujarnya dalam rapat tersebut.
