Beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pernyataannya juga menyinggung soal pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini.
"Jangan hanya karena keterlambatan pembayaran, anak-anak jadi terganggu pendidikannya. Ini kondisi yang tidak ideal. Pemerintah daerah harus sigap menyelesaikannya," kata Puan seperti dikutip dari laman resmi DPR RI (23/9/2023).
Refleksi yang Menyayat
Hari Pendidikan Nasional 2025 seharusnya menjadi perayaan semangat belajar dan keadilan pendidikan bagi semua. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak-anak yang terhalang haknya hanya karena pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah administratif yang berlarut-larut.
Negara semestinya hadir untuk menjamin setiap anak mendapatkan hak dasar: pendidikan yang layak, aman, dan bermartabat. Jika sengketa bisa dibiarkan menghalangi ribuan siswa belajar, maka kita semua patut bertanya: apakah pendidikan masih dianggap sebagai prioritas nasional?
Hari ini bukan sekadar peringatan, tapi sebuah refleksi pahit bahwa pendidikan kita masih menyisakan ketimpangan dan pengabaian.
"Jika hari ini kita diam ketika sekolah disegel, besok kita tak berhak marah saat negeri ini tak lagi punya pemimpin yang cerdas."--- Penulis
(jurnalis-bertasbih)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
