Kepala Sekolah Minta Wali Kota Turun Tangan
Salah seorang Kepala SD Inpres Pajjaiang saat ditemui jurnalisbertasbih di ruang kerjanya (Rabu,30/4) juga berharap agar Wali Kota Makassar turun langsung melihat situasi di lapangan.
"Kami berharap Pak Wali bisa hadir dan melihat langsung. Ini bukan hanya soal sengketa lahan, tapi soal masa depan anak-anak. Kami sekarang menumpang di dua sekolah yang jam belajarnya terbatas. Harus ada solusi jangka panjang," ujarnya.
Hal serupa juga dikemukakan oleh beberapa guru yang merasa frustrasi karena harus memindahkan kegiatan belajar ke tempat baru yang tidak optimal.
Di Mana Negara?
"Pendidikan bukan soal bangku sekolah, tapi tentang hadirnya negara dalam setiap mimpi anak-anak."--- Pesan untuk Pemerintah
Menurut pengamat pendidikan Ubaid Matraji, masalah seperti ini menunjukkan absennya negara dalam melindungi hak pendidikan anak.
"Kita tak punya sistem mitigasi. Kalau sekolah kena masalah hukum, konflik, atau bencana, tidak ada sistem darurat yang menjamin anak-anak tetap bisa belajar dengan layak," jelas Ubaid.
Ia menyarankan agar sekolah swasta atau lembaga pendidikan non-formal bisa dilibatkan dalam menampung sementara siswa dari sekolah yang berkonflik.
"Negara harus hadir. Pendidikan itu hak, bukan sekadar layanan. Kalau sekolah negeri terganggu, harus ada solusi cepat---misalnya kerjasama dengan sekolah swasta di sekitar untuk menampung siswa sementara," tegasnya.
Pendidikan Bukan Korban Sengketa
