5. Kita perlu belajar dari contoh-contoh negara lain yang pernah menghadapi polemik serupa dalam menyelenggarakan event olahraga internasional dan bagaimana mereka menyelesaikannya.
Misalnya, Malaysia yang sempat menolak memberikan visa kepada atlet-atlet Israel yang akan berlaga di Kejuaraan Dunia Paralimpiade Renang 2019 di Sarawak. Akibatnya, Malaysia dicabut haknya sebagai tuan rumah oleh Komite Paralimpiade Internasional (IPC) karena melanggar prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi dalam olahraga.
Atau, Iran yang dilarang berpartisipasi dalam ajang judo internasional selama empat tahun oleh Federasi Judo Internasional (IJF) karena menolak menghadapi atlet-atlet Israel. Dari contoh-contoh ini, kita bisa belajar bahwa penolakan terhadap Israel dalam event olahraga internasional bisa berdampak negatif bagi negara yang melakukannya.
6. Kita perlu mengetahui data-data statistik atau fakta-fakta terkait dengan kondisi Palestina dan Israel saat ini, termasuk jumlah korban, pelanggaran hak asasi manusia, dan resolusi PBB. Data-data ini bisa membantu kita memahami latar belakang dan alasan penolakan terhadap Israel.
Menurut data dari Komite Nasional Palestina untuk Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), sejak tahun 1948, lebih dari 7 juta orang Palestina menjadi pengungsi akibat penjajahan Israel. Selain itu, sejak tahun 2000, lebih dari 10 ribu orang Palestina tewas akibat kekerasan Israel, termasuk lebih dari 2 ribu anak-anak.
Selain itu, Israel juga melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, seperti pembangunan tembok pemisah, pembongkaran rumah-rumah, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan pergerakan, dan diskriminasi.
Di sisi lain, PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi yang menuntut Israel untuk menghentikan penjajahan dan pendudukan atas tanah Palestina, mengakui hak-hak rakyat Palestina, dan menyelesaikan konflik secara damai. Namun, Israel selalu mengabaikan atau menolak resolusi-resolusi tersebut.
7. Kita perlu mendengarkan opini-opini dari para ahli atau tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidang politik, hukum, olahraga, atau diplomasi terkait dengan polemik ini.
Opini-opini ini bisa memberikan kita perspektif yang berbeda atau lebih mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan polemik ini.
Misalnya, opini dari Wakil Ketua MPR Yandri Susanto yang mengatakan bahwa Timnas Israel pantas untuk ditolak karena melanggar konstitusi Indonesia.
Atau, opini dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati aturan FIFA dan tidak boleh mencampuradukkan politik dan olahraga.
