Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, sebuah event olahraga sepak bola yang paling banyak diminati di seluruh dunia. Namun, keikutsertaan Timnas Israel sebagai salah satu peserta dalam ajang tersebut menimbulkan polemik dan penolakan dari berbagai pihak di Indonesia.
Penolakan ini didasari oleh sikap Indonesia yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan menentang penjajahan Israel atas tanah Palestina. Indonesia juga mendukung penyelesaian dua negara (two state solution) antara Israel dan Palestina yang merdeka.
Polemik ini menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, karena harus mempertimbangkan aspek politik, hukum, keamanan, dan diplomasi dalam menyelenggarakan event olahraga internasional. Di sisi lain, Indonesia juga harus menghormati aturan dan regulasi FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia.
FIFA sendiri memiliki prinsip bahwa olahraga dan politik tidak boleh dicampuradukkan. FIFA juga mengharuskan negara tuan rumah untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi semua peserta Piala Dunia U-20 2023, termasuk Timnas Israel. Jika tidak, Indonesia berisiko mendapatkan sanksi dari FIFA, mulai dari denda hingga larangan tanding.
Untuk menyelesaikan polemik ini, Presiden Joko Widodo telah mengutus Ketua PSSI, Erick Thohir ke Zurich untuk melobi FIFA dan mencari solusi terbaik bagi Indonesia. Presiden Jokowi juga telah menyampaikan pernyataannya bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina selalu kokoh dan tidak berubah.
Dalam situasi seperti ini, kita perlu mengambil pembelajaran dari polemik penolakan Timnas Israel untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, antara lain:
1. Kita perlu menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar sikap Indonesia terhadap Palestina dan Israel. Kita juga perlu mengedepankan sikap toleransi dan damai dalam menyuarakan aspirasi kita.
2. Kita perlu memahami aturan dan regulasi FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia. Kita juga perlu menghormati hak dan kewajiban Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
3. Kita perlu mendukung upaya pemerintah dan PSSI dalam menyelesaikan polemik ini dengan cara diplomatis dan bijaksana. Kita juga perlu bersatu dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan event olahraga internasional yang sukses dan bermartabat.
4. Kita perlu memanfaatkan Piala Dunia U-20 2023 sebagai kesempatan untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia. Kita juga perlu menunjukkan semangat sportivitas dan fair play dalam berkompetisi di ajang olahraga sepak bola.
5. Kita perlu belajar dari contoh-contoh negara lain yang pernah menghadapi polemik serupa dalam menyelenggarakan event olahraga internasional dan bagaimana mereka menyelesaikannya.
Misalnya, Malaysia yang sempat menolak memberikan visa kepada atlet-atlet Israel yang akan berlaga di Kejuaraan Dunia Paralimpiade Renang 2019 di Sarawak. Akibatnya, Malaysia dicabut haknya sebagai tuan rumah oleh Komite Paralimpiade Internasional (IPC) karena melanggar prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi dalam olahraga.
Atau, Iran yang dilarang berpartisipasi dalam ajang judo internasional selama empat tahun oleh Federasi Judo Internasional (IJF) karena menolak menghadapi atlet-atlet Israel. Dari contoh-contoh ini, kita bisa belajar bahwa penolakan terhadap Israel dalam event olahraga internasional bisa berdampak negatif bagi negara yang melakukannya.
6. Kita perlu mengetahui data-data statistik atau fakta-fakta terkait dengan kondisi Palestina dan Israel saat ini, termasuk jumlah korban, pelanggaran hak asasi manusia, dan resolusi PBB. Data-data ini bisa membantu kita memahami latar belakang dan alasan penolakan terhadap Israel.
Menurut data dari Komite Nasional Palestina untuk Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), sejak tahun 1948, lebih dari 7 juta orang Palestina menjadi pengungsi akibat penjajahan Israel. Selain itu, sejak tahun 2000, lebih dari 10 ribu orang Palestina tewas akibat kekerasan Israel, termasuk lebih dari 2 ribu anak-anak.
Selain itu, Israel juga melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, seperti pembangunan tembok pemisah, pembongkaran rumah-rumah, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan pergerakan, dan diskriminasi.
Di sisi lain, PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi yang menuntut Israel untuk menghentikan penjajahan dan pendudukan atas tanah Palestina, mengakui hak-hak rakyat Palestina, dan menyelesaikan konflik secara damai. Namun, Israel selalu mengabaikan atau menolak resolusi-resolusi tersebut.
7. Kita perlu mendengarkan opini-opini dari para ahli atau tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidang politik, hukum, olahraga, atau diplomasi terkait dengan polemik ini.
Opini-opini ini bisa memberikan kita perspektif yang berbeda atau lebih mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan polemik ini.
Misalnya, opini dari Wakil Ketua MPR Yandri Susanto yang mengatakan bahwa Timnas Israel pantas untuk ditolak karena melanggar konstitusi Indonesia.
Atau, opini dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati aturan FIFA dan tidak boleh mencampuradukkan politik dan olahraga.
Atau, opini dari Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Palestina (PFA) Susan Shalabi yang mengatakan bahwa Palestina tidak masalah dengan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.
8. Kita perlu memberikan saran-saran atau rekomendasi untuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dalam menghadapi polemik ini.
Saran-saran atau rekomendasi ini bisa membantu Indonesia menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam polemik ini.
Misalnya, saran dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa Indonesia harus mencari win-win solution dengan FIFA dan Israel.
Atau, saran dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang mengatakan bahwa Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan menekan Israel agar menghormati hak asasi manusia.
Atau, saran dari Ketua Umum Komite Nasional Palestina untuk Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) Indonesia Rahmat Himran yang mengatakan bahwa Indonesia harus memboikot Israel dalam semua bidang, termasuk olahraga.
