Pernahkah kamu berpikir, kenapa politik luar negeri Indonesia terkadang diuji dengan pilihan sulit antara dua kekuatan yang bertikai? Bebas-aktif kedengarannya indah di atas kertas, tapi dalam praktiknya selalu ada momen ketika kita dipaksa memilih. Dan itulah yang terjadi Januari lalu, ketika Presiden kita, Prabowo Subianto, menerima undangan sebagai Chief Guest atau Tamu Utama dalam perayaan Republic Day India 2025, sementara kunjungan balasan ke Pakistan terpaksa dibatalkan Presiden Prabowo dengan kemungkinan besar alasannya "menuruti desakan New Delhi". Keputusan ini langsung memancing spekulasi: apakah Indonesia mulai condong ke India dan meninggalkan keseimbangan historisnya?
Indonesia sebagai mitra strategis bagi India dan Pakistan
Tahukah kamu, SohIB?
Indonesia menjadi negara dg pengaruh diplomatik terkuat di #ASEAN pada 2024.Berdasarkan Asia Power Index, skor pengaruh #Diplomasi Indonesia pada 2024 menyentuh angka 65,6.#IndonesiaBaik #10TahunKerjaBersama #CapaianPemerintah #TerimaKasihPresidenJokowi pic.twitter.com/N1lKgExfx5--- Indonesia Baik (@IndonesiaBaikId) October 16, 2024
Namun untuk memahami kompleksitas situasi ini, kita perlu mundur sejenak dan melihat bagaimana dua negara dengan sejarah permusuhan panjang ini sama-sama menganggap Indonesia sebagai sekutu strategis di Asia Tenggara. Baik India maupun Pakistan telah lama berebut pengaruh di kawasan kita, dan keduanya memandang Indonesia dengan posisi geografis, kekuatan militer, dan pengaruh politiknya di ASEAN sebagai mitra yang tak bisa diabaikan. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa negara penyumbang surplus perdagangan (migas-non migas) bagi Indonesia yaitu India mendapati peringkat ke-2 dibawah Amerika Serikat pada periode Desember 2024 sebesar $0.98 miliar dan peringkat pertama pada periode Januari-Desember 2024 dengan total sebesar $14.67 miliar. Sementara itu, Pakistan meski dengan angka yang lebih kecil, tetapi telah menempati peringkat ke-4 hanya pada periode Desember 2024 saja yakni sebesar $0.39 miliar.
Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya Presiden Prabowo menyelaraskan kebutuhan strategis Indonesia di tengah tekanan diplomatik ini? Apa yang bisa kita pelajari dari manuver politiknya dalam menjaga wajah netralitas Republik Indonesia (RI) tanpa mengorbankan kepentingan nasional?
Konteks Kashmir
Ketika undangan sebagai Tamu Utama di Hari Republik 2025 tiba di meja Presiden Prabowo, situasi politik di Kashmir sedang mencapai titik kritis. The Guardian melaporkan bahwa India telah mengintensifkan kehadiran militernya di wilayah tersebut, sementara Pakistan melancarkan kampanye diplomatik global menentang "pendudukan ilegal" ini. Di tengah ketegangan itu, undangan India ke Presiden Prabowo bukanlah sekadar gestur persahabatan biasa, melainkan langkah strategis untuk mendapatkan legitimasi dari negara muslim terbesar di dunia. Dalam kalkulasi New Delhi, kehadiran Presiden Prabowo akan menjadi simbol kuat bahwa kebijakan mereka di Kashmir tidak menghalangi hubungan baik dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.
Langkah Pragmatis Presiden Prabowo
Di Hyderabad House, New Delhi, saya bersama Perdana Menteri @narendramodi menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman yang memperluas kemitraan strategis Indonesia dan India. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang penting seperti ekonomi, kesehatan, keamanan maritim,... pic.twitter.com/YwTjJvWuE6
--- Prabowo Subianto (@prabowo) January 25, 2025
Presiden Prabowo besar kemungkinannya menyadari implikasi politik dari undangan tersebut. Namun alih-alih menolak mentah-mentah yang bisa merusak hubungan bilateral dengan India, ataupun menerima tanpa syarat yang bisa mengorbankan prinsip bebas-aktif Indonesia, Presiden Prabowo lebih memilih langkah yang lebih pragmatis. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Narendra Modi, kehadiran Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan mencerminkan hubungan diplomatik yang erat antara Indonesia dan India. Kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis untuk mempercepat kerja sama ekonomi dan memperluas kerja sama bilateral di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, energi, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan infrastruktur, jadi bukan sebagai afirmasi terhadap kebijakan domestik India di Kashmir. Menurut penuturan Hasan Nasbi (Sabtu, 10 Mei 2025) selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menuturkan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten menyatakan bahwa "Indonesia tetap berpegang pada prinsip penyelesaian damai dan diplomasi untuk konflik India-Pakistan.
Langkah yang tampak sederhana ini sebenarnya menunjukkan kemampuan diplomatik yang tajam, yakni menerima undangan prestisius tanpa mengorbankan prinsip, sekaligus menetapkan batasan yang jelas untuk interpretasi politik atas kunjungan tersebut. Ini bukan langkah reaksioner yang sering menjebak negara berkembang dalam politik internasional, tapi strategi proaktif yang memberi Indonesia ruang manuver di tengah tekanan.
Menyeimbangkan Hubungan dengan Pakistan
