Sebanyak 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina akan datang ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Penolakan muncul di mana-mana. Sementara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mungkin tersudut.
Seperti diketahui, rencana kedatangan 500 TKA Cina ke Sultra menuai protes. Pasalnya, mereka datang di tengah pandemi Covid-19. Â
Protes paling depan tentu saja adalah Gubernur dan DPRD Sultra. Dikutip dari Kompas.com, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.
"Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi. Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA asal Cina," kata Ali Mazi di rumah jabatan gubernur awal pekan ini.
Masih seperti dikutip Kompas.com, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyatakan penolakan ini bukan berarti anti terhadap investasi Cina, tetapi karena situasi saat ini tidak tepat. Dia meminta agar kebijakan ini ditunda sementara waktu hingga masalah corona ini berhasil dilalui.
Protes bukan hanya muncul dari Sultra, dari Jakarta pun muncul protes keras tersebut. Majelis Ulama Indonesia yang sebenarnya konsen pada hal keagamaan juga angkat bicara.
Seperti diberitakan Kompas.com, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah bersikap tegas dengan melarang kedatangan tenaga kerja asing, terutama dari Cina. Pasalnya, saat ini Indonesia sedang berusaha untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Mereka yang berada dalam koalisi pemerintahan pun memprotes rencana kebijakan soal TKA Cina tersebut. Ahmad Baedowi dari PPP dan Ketua MPR Bambang Soesatyo dari Golkar juga mengungkapkan ketidaksepakatannya atas rencana kedatangan TKA Cina. Masih banyak lagi yang memprotes rencana kebijakan tersebut.
Luhut Tersudut?
Di tengah ramai penolakan itu, Juru Bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi angkat bicara. Seperti diberitakan Kompas.com, Jodi mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA China itu tak terkait dengan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China) selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).
Mari kita simak pernyataan Jodi dengan seksama. Dari pernyataan di atas diketahui jika Jodi memang sedang mengklarifikasi Luhut sebagai pribadi. Jodi mengatakan bahwa Luhut tak punya kepentingan pribadi.
Pernyataan itu menjelaskan kemungkinan Luhut tersudut dengan pemberitaan 500 TKA Cina yang akan ke Sultra. Dari pernyataan Jodi diketahui bahwa Luhut memang tak mau jadi sasaran tembak terkait 500 TKA Cina.
Jika melihat dinamika protes itu, memang sasarannya mungkin bukan pemerintahan pusat secara umum. Sebab, yang protes adalah mereka yang juga tergabung dalam koalisi pemerintahan.
Ali Mazi yang Gubernur Sultra, maju di Pilkada Sultra setelah diusung dua di antaranya oleh Partai Nasdem dan Golkar. Dua partai itu adalah anggota koalisi pemerintahan. Achmad Baedowi dan Bambang Soesatyo juga dari partai koalisi pemerintahan.
Biasanya jika ada kebijakan pemerintah pusat, partai koalisi cenderung membantu. Namun, untuk TKA Cina ini tak seperti itu. Anggota koalisi tetap menyerang. (*)
Mungkin protes ini, selain alasan kemanusiaan, juga untuk menyerang Luhut. Namun, bisa jadi protes dilakukan selain alasan kemanusiaan, juga untuk menaikkan elektabilitas partai jelang Pilkada. Mungkin saja. Terus dari kemungkinan itu, mana yang benar. Ya tentu saja saya tak tahu. Kita lihat saja nanti. (*)
